Membagikan informasi tempat tinggal pribadi

Hari ini, Dewan Pengawas telah menerbitkan pendapat anjuran kebijakan pertamanya. Melalui pendapat anjuran kebijakannya, Dewan meninjau kebijakan Meta mengenai topik tertentu dan membuat rekomendasi tentang perubahan yang harus dibuat untuk kebijakan itu.

Untuk membaca versi lengkap pendapat anjuran kebijakan Dewan tentang membagikan informasi tempat tinggal pribadi, klik di sini.

Anda juga dapat membaca ringkasan pendapat di bawah ini.

Dalam pendapat anjuran kebijakannya, Dewan merekomendasikan agar Meta menghapus pengecualian pada Standar Komunitas Pelanggaran Privasi yang mengizinkan pembagian informasi tempat tinggal pribadi jika informasi itu dianggap “tersedia untuk publik”. Ini akan membantu Meta melindungi informasi tempat tinggal pribadi seseorang dengan lebih baik lagi.

Di antara rekomendasi lainnya, Dewan mengusulkan agar Meta membuat saluran komunikasi bagi para korban doxing untuk memberikan lebih banyak kontrol bagi pengguna atas cara mereka menyetujui pembagian informasi tempat tinggal pribadi mereka dan memberikan data yang menunjukkan jumlah konten yang dihapus atas permintaan pemerintah terkait privasi.

Detail permintaan Meta

Tahun lalu, Meta meminta pendapat anjuran kebijakan dari Dewan tentang berbagi alamat dan foto tempat tinggal pribadi, dan konteks di mana informasi ini dapat dipublikasikan di Facebook dan Instagram. Menurut Meta, ini adalah pertanyaan sulit karena meskipun akses ke informasi tersebut mungkin relevan dengan aktivitas jurnalisme dan sipil, “pengungkapan informasi ini tanpa persetujuan dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan penghuni dan melanggar privasi seseorang.”

Permintaan Meta mencatat beberapa kemungkinan bahaya terkait pengungkapan informasi pribadi, termasuk alamat dan foto tempat tinggal. Ini meliputi “doxing” (yang merujuk pada perilisan dokumen, atau disingkat “dox”) di mana informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang diungkapkan di internet. Meta mencatat bahwa doxing dapat memiliki konsekuensi negatif di dunia nyata, seperti pelecehan atau penguntitan.

Temuan utama

Sesuai dengan Standar Komunitas Pelanggaran Privasi Facebook, pengguna sebaiknya tidak membagikan “informasi identifikasi pribadi tentang diri mereka atau orang lain,” termasuk alamat, “kecuali jika dibagikan atau diminta untuk mempromosikan gerakan amal, menemukan orang, hewan, atau barang hilang, atau menghubungi penyedia layanan bisnis”.

Ini juga termasuk “informasi pribadi” seperti “gambar yang menampilkan tampak luar tempat tinggal pribadi”. Namun, gambar seperti ini hanya dapat dihapus jika semua kondisi berikut terpenuhi: “Tempat tinggal itu adalah rumah satu keluarga, atau nomor unit penghuni ditunjukkan dalam gambar/keterangan. Kota/lingkungan atau pin GPS (misalnya, pin dari Google Maps) diidentifikasi. Konten mengidentifikasi penghuninya. Sesama penghuni tempat tinggal tersebut keberatan dengan pengungkapan tempat tinggal pribadinya, atau ada konteks pengorganisasian protes terhadap penghuni (Tidak berlaku untuk kedutaan yang merangkap sebagai tempat tinggal)”.

Kebijakan Pelanggaran Privasi Facebook juga menyatakan bahwa “informasi pribadi dapat tersedia untuk publik melalui liputan berita, pengajuan pengadilan, siaran pers, atau sumber lainnya”. Saat hal tersebut terjadi, Meta dapat mengizinkan informasi tersebut untuk diposting. Misalnya, jika alamat seseorang dianggap “tersedia untuk publik”, Facebook dan Instagram akan mengizinkan gambar yang mengidentifikasi individu tersebut beserta alamatnya. Panduan internal Meta yang diberikan kepada peninjau konten menyatakan bahwa informasi “yang diterbitkan oleh setidaknya lima media berita” bukan lagi informasi pribadi menurut kebijakan Pelanggaran Privasi Facebook.

Dewan memahami bahwa pembagian alamat dan gambar tempat tinggal pribadi merupakan potensi pelanggaran serius terhadap hak privasi, baik untuk orang yang menggunakan Facebook dan Instagram maupun yang tidak.

Setelah informasi ini dibagikan, bahaya yang dapat ditimbulkan, seperti doxing, akan sulit untuk diperbaiki. Bahaya akibat doxing secara tidak proporsional memengaruhi kelompok seperti perempuan, anak, dan orang LGBTQIA+, serta dapat mencakup tekanan emosional, kehilangan pekerjaan, bahkan cedera fisik atau kematian.

Karena potensi bahaya ini sangat spesifik konteksnya, sulit untuk mengembangkan indikator objektif dan universal yang memungkinkan peninjau konten membedakan pembagian konten yang dapat menimbulkan bahaya ketika dibagikan dan yang tidak. Itu sebabnya Dewan yakin bahwa kebijakan Pelanggaran Privasi semestinya lebih melindungi privasi.

Standar hak asasi manusia internasional mengizinkan pembatasan ekspresi yang diperlukan dan proporsional untuk melindungi hak privasi orang. Karenanya, Dewan lebih memilih mempersempit pengecualian pada kebijakan Pelanggaran Privasi untuk membantu Meta melindungi informasi tempat tinggal pribadi orang, baik di dalam maupun di luar platformnya, dengan lebih baik.

Dalam pernyataan balasannya kepada Dewan, Meta menekankan bahwa pihaknya “terus-menerus khawatir” mengenai “memastikan bahwa definisi “tersedia untuk publik” tidak mengecualikan konten dari penghapusan yang menimbulkan risiko bahaya offline”. Catatan publik dan sumber referensi lain tentang hal-hal yang dapat dianggap sebagai informasi yang “tersedia untuk publik” masih belum dapat diakses secara luas dan bebas oleh masyarakat umum. Namun, di media sosial, informasi tersebut dapat dibagikan dan diakses lebih cepat dalam skala yang jauh lebih besar, yang meningkatkan risiko bahaya secara signifikan. Karenanya, Dewan mengusulkan untuk menghapus pengecualian “tersedia untuk publik” untuk pembagian alamat dan gambar tempat tinggal pribadi yang memenuhi kriteria tertentu.

Rekomendasi Dewan Pengawas

Dalam pendapat anjuran kebijakannya, Dewan membuat 17 rekomendasi yang mencakup kebijakan konten, penegakan, dan transparansi.

Mengenai kebijakan konten, Meta sebaiknya:

1. Menghapus pengecualian yang memungkinkan pembagian informasi tempat tinggal pribadi jika dianggap “tersedia untuk publik”. Artinya, Meta tidak lagi mengizinkan konten yang melanggar di Facebook dan Instagram jika konten itu telah “diterbitkan oleh setidaknya lima media berita” atau jika memuat alamat tempat tinggal atau gambar catatan keuangan, pernyataan organisasi, catatan pengadilan, lisensi profesional dan bisnis, daftar pelaku kejahatan seksual, siaran pers dari lembaga pemerintah, atau penegak hukum.

2. Memastikan bahwa pengecualian kelayakan berita diterapkan secara konsisten. Seperti yang direkomendasikan dalam rekomendasi 3 di kasusProtes Kolombia (2021-010-FB-UA) oleh Dewan, Meta sebaiknya mengembangkan dan memublikasikan kriteria yang jelas bagi peninjau konten untuk mengeskalasi konten kepentingan publik, yang berpotensi melanggar Standar Komunitas tetapi mungkin memenuhi syarat untuk pengecualian kelayakan berita, untuk ditinjau lebih lanjut. Mengingat pembahasannya dalam beberapa kasus, Dewan ingin mengeksplorasi penerapan pengecualian kelayakan berita dalam pendapat penasihat kebijakan pada masa mendatang.

3. Mengizinkan pembagian “gambar yang menampilkan tampak luar tempat tinggal pribadi” jika properti yang digambarkan adalah fokus berita, meskipun ketentuan berikut ini, yang tercantum dalam Standar Komunitas Pelanggaran Privasi, terpenuhi (“Tempat tinggal itu adalah rumah satu keluarga, atau nomor unit penghuni ditunjukkan dalam gambar/keterangan. Kota/lingkungan atau pin GPS (misalnya, pin dari Google Maps) diidentifikasi. Konten mengidentifikasi penghuninya. Sesama penghuni tempat tinggal tersebut keberatan dengan pengungkapan tempat tinggal pribadinya.”) Namun, Meta tidak boleh mengizinkan pembagian gambar tempat tinggal pribadi jika terdapat “konteks pengorganisasian protes terhadap penghuni”.

4. Mengizinkan pengorganisasian protes di rumah dinas resmi milik pemerintah. Meta harus mengizinkan publikasi alamat dan gambar rumah dinas resmi yang disediakan untuk pejabat tinggi pemerintah, seperti kepala daerah, kepala pemerintah lokal, duta besar, dan konsul. Pejabat tinggi pemerintah umumnya diharapkan bersedia menerima tingkat privasi yang lebih rendah, terutama di tempat kerja, dan menerima perlindungan yang lebih ketat dari petugas keamanan. Rekomendasi ini mengusulkan untuk mengizinkan pengorganisasian protes di rumah dinas milik pemerintah, bukan rumah pribadi pejabat pemerintah.

5. Mengizinkan pembagian alamat tempat tinggal pribadi jika yang mempostingnya adalah pengguna yang terdampak itu sendiri atau jika pengguna menyetujui publikasi ini. Secara default, pengguna harus dianggap tidak memberikan persetujuan.

6. Memastikan pengguna memiliki mekanisme yang efektif dan cepat untuk meminta penghapusan informasi pribadi yang diposting oleh orang lain.

7. Menjelaskan dengan lebih terperinci dalam kebijakan Pelanggaran Privasi Facebook tentang situasi di mana pengungkapan kota tempat tinggal merupakan alasan yang cukup kuat untuk menghapus konten (misalnya, menyebutkan secara spesifik ambang batas populasi kota yang jika nama kotanya dibagikan dalam konten tidak dianggap melanggar).

8. Menjelaskan dalam kebijakan Pelanggaran Privasi Facebook kriteria untuk menilai apakah penghuni cukup teridentifikasi dalam konten. Meta harus mengklarifikasi apakah nama lengkap atau sebagian nama dari orang tersebut harus diungkapkan, bersama dengan informasi tempat tinggal mereka, atau apakah foto mereka dan/atau deskripsi umum dengan keterangan sudah cukup.

9. Menjelaskan kepada pengguna bahwa ini adalah penegakan Standar Komunitas Facebook di Instagram, dengan beberapa pengecualian khusus, dan menyertakan tautan ke Standar Komunitas Pelanggaran Privasi Facebook dalam bahasa Pedoman Komunitas Instagram.

Mengenai penegakan, Meta sebaiknya:

10. Mengizinkan pengguna yang melaporkan konten yang mungkin melanggar kebijakan Pelanggaran Privasi untuk menjelaskan konteks yang lebih lengkap tentang klaim mereka.

11. Membuat saluran komunikasi khusus untuk korban doxing, yang tersedia bagi orang yang menggunakan platform dan yang tidak. Saluran ini harus mudah diakses dan memungkinkan korban menjelaskan situasi mereka dan risiko yang ditimbulkan konten kepada mereka secara terperinci, serta meminta tindakan cepat dari perusahaan. Meta harus memprioritaskan tindakan jika orang yang terdampak menyatakan bahwa mereka termasuk dalam kelompok yang menghadapi risiko tinggi terhadap keselamatan mereka di wilayah tempat tinggal pribadi mereka.

12. Menganggap pelanggaran kebijakan Pelanggaran Privasi sebagai “berat” jika pembagian informasi tempat tinggal pribadi jelas berkaitan dengan tindakan kejahatan yang menciptakan risiko kekerasan atau pelecehan. Ini akan mengakibatkan penangguhan akun sementara.

13. Memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menghapus atau mengedit informasi pribadi dalam konten mereka jika konten itu dihapus karena melanggar kebijakan Pelanggaran Privasi. Jika pengguna menghapus atau mengedit informasi tempat tinggal pribadi pada konten dalam rentang waktu yang disediakan, pemblokiran sementara pada konten akan dicabut.

14. Mengizinkan pengguna menunjukkan dalam pengajuan bandingnya ke Meta bahwa kontennya termasuk dalam salah satu pengecualian kebijakan Ujaran Kebencian.

Mengenai transparansi, Meta sebaiknya:

15. Memublikasikan data kuantitatif tentang penegakan kebijakan Pelanggaran Privasi dalam Laporan Penegakan Standar Komunitas perusahaan.

16. Memberikan data terperinci dalam laporan Pembatasan Konten Berdasarkan Hukum Setempat untuk menunjukkan jumlah konten yang dihapus atas permintaan pemerintah terkait privasi, bahkan jika konten dihapus berdasarkan kebijakan Pelanggaran Privasi dan bukan berdasarkan hukum privasi setempat.

17. Memberi pengguna detail selengkapnya tentang kebijakan spesifik dalam Standar Komunitas Pelanggaran Privasi yang dilanggar oleh konten mereka. Meta harus menerapkan ini di seluruh bahasa kerja platformnya.

Untuk informasi lebih lanjut:

Dalam lampiran di bawah, Anda dapat menemukan tautan ke dokumen-dokumen berikut ini:

• Permintaan awal pendapat anjuran kebijakan dari Meta.
• Pembaruan kebijakan yang diterima dari Meta.
• Lampiran komentar publik yang diterima untuk pendapat anjuran kebijakan ini.
• Versi lengkap pendapat anjuran kebijakan oleh Dewan.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة