Farmasi Sri Lanka

Keputusan ini juga tersedia dalam bahasa Sinhala dan Tamil.

මෙම තීරණය සිංහල භාෂාවෙන් කියවීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.

இந்த முடிவைத் தமிழில் படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

Ringkasan kasus

Dewan Pengawas mendukung keputusan Meta untuk membiarkan postingan Facebook yang meminta donasi obat-obatan farmasi ke Sri Lanka selama krisis keuangan negara itu. Namun, Dewan menemukan bahwa pengecualian kebijakan yang bersifat diskresioner dan rahasia tidak sejalan dengan tanggung jawab hak asasi manusia Meta. Oleh karenanya, Dewan merekomendasikan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi seputar kelonggaran “semangat kebijakan”. Kelonggaran ini mengizinkan konten di mana pembacaan kebijakan yang ketat menciptakan hasil yang bertentangan dengan maksud dari kebijakan tersebut.

Tentang kasus ini

Pada April 2022, sebuah gambar diposting di halaman Facebook serikat pekerja medis di Sri Lanka, yang meminta orang-orang untuk mendonasikan obat-obatan serta produk medis ke negara tersebut, dan menyediakan tautan bagi mereka yang ingin melakukannya.

Pada saat itu, Sri Lanka sedang mengalami krisis politik dan keuangan parah, yang menguras cadangan devisa negara. Akibatnya, Sri Lanka, yang 85% pasokan medisnya adalah impor, tidak memiliki dana untuk mengimpor obat-obatan. Dokter melaporkan bahwa rumah sakit kehabisan obat-obatan dan persediaan penting, serta mengatakan bahwa mereka khawatir akan terjadi bencana kesehatan.

Tim Meta yang bertanggung jawab untuk memantau risiko selama krisis Sri Lanka mengidentifikasi konten tersebut dalam kasus ini. Meskipun postingan tersebut melanggar Standar Komunitas Barang dan Jasa Terbatas yang melarang konten berisi permintaan obat-obatan farmasi, perusahaan memutuskan untuk menerapkan kelonggaran “semangat kebijakan” yang diskalakan.

Kelonggaran “semangat kebijakan” mengizinkan konten di mana dasar kebijakan, dan nilai-nilai Meta, menuntut hasil yang berbeda untuk pembacaan aturan yang ketat. Kelonggaran yang diskalakan berlaku untuk seluruh kategori konten, bukan hanya satu per satu postingan. Dasar untuk kebijakan Barang dan Jasa Terbatas mencakup upaya “mendorong keselamatan”. Meta meneruskan kasus ini kepada Dewan.

Temuan utama

Dewan Pengawas menemukan bahwa postingan tersebut melanggar Standar Komunitas Barang dan Jasa Terbatas. Namun, ditemukan bahwa penerapan kelonggaran “semangat kebijakan” yang diskalakan untuk mengizinkan konten tersebut dan konten serupa adalah sesuai, dan sejalan dengan nilai-nilai serta tanggung jawab hak asasi manusia Meta.

Dalam konteks krisis Sri Lanka, di mana kesehatan dan keselamatan orang berada dalam bahaya besar, kelonggaran tersebut mengikuti tujuan Standar Komunitas untuk “mendorong keselamatan”, dan hak asasi manusia atas kesehatan. Meskipun mengizinkan donasi obat-obatan dapat menimbulkan risiko, kebutuhan mendesak di Sri Lanka membenarkan tindakan Meta.

Namun, Dewan khawatir Meta telah mengatakan bahwa kelonggaran “semangat kebijakan” “dapat” berlaku untuk konten yang diposting dalam bahasa Sinhala di luar Sri Lanka, selain pasar Sri Lanka. Meta harus jelas di mana kelonggaran tersebut berlaku. Untuk meminimalkan diskriminasi yang tidak disengaja, Meta harus memastikan bahwa kelonggaran yang berlaku dalam skala besar harus sensitif terhadap keragaman etnis dan bahasa dari orang-orang yang terdampak. Sri Lanka memiliki dua bahasa resmi, Sinhala dan Tamil, di mana bahasa Tamil sebagian besar dituturkan oleh minoritas Tamil dan Muslim.

Dewan juga menemukan bahwa, guna memenuhi tanggung jawab hak asasi manusianya, Meta harus mengambil tindakan untuk meningkatkan pemahaman pengguna tentang kelonggaran “semangat kebijakan”, dan memastikannya diterapkan secara konsisten.

Pengguna yang melaporkan konten tidak diberi tahu ketika hal itu diizinkan berdasarkan kelonggaran “semangat kebijakan”, dan pengguna juga tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa pengecualian itu ada. Kelonggaran “semangat kebijakan” tidak disebutkan dalam Standar Komunitas, dan Meta belum menerbitkan informasi tentangnya di Pusat Transparansi, seperti halnya pengecualian kelayakan berita, yang sebagian diberikan berdasarkan rekomendasi Dewan. Pengecualian rahasia dan diskresioner untuk kebijakan Meta tidak sesuai dengan tanggung jawab hak asasi manusia Meta.

Tampaknya, tidak ada kriteria yang jelas untuk mengatur kapan kelonggaran “semangat kebijakan” perlu diterbitkan dan diakhiri. Dewan menekankan pentingnya kriteria tersebut guna memastikan keputusan dibuat secara konsisten, dan merekomendasikan Meta untuk memublikasikannya. Ditemukan juga bahwa jika Meta secara rutin menggunakan kelonggaran untuk tujuan yang sama, dan pihaknya harus menilai apakah diperlukan pengecualian yang berdiri sendiri untuk kebijakan yang relevan.

Keputusan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mendukung keputusan Meta untuk membiarkan postingan tersebut di Facebook.

Dewan juga merekomendasikan agar Meta:

• Memublikasikan informasi tentang kelonggaran “semangat kebijakan” di Pusat Transparansi, termasuk kriteria yang digunakan Meta untuk memutuskan apakah akan menskalakan kelonggaran.
• Menjelaskan dalam Standar Komunitas bahwa kelonggaran dapat dibuat ketika dasar kebijakan, dan nilai-nilai Meta, menuntut hasil yang berbeda dari pembacaan aturan yang ketat. Hal tersebut harus ditautkan ke informasi kelonggaran “semangat kebijakan” di Pusat Transparansi.
• Memberi tahu pengguna ketika konten yang mereka laporkan diizinkan berdasarkan kelonggaran “semangat kebijakan”.
• Membagikan data gabungan secara publik di Pusat Transparansi mengenai kelonggaran “semangat kebijakan” yang diterbitkan, termasuk jumlah, wilayah, dan bahasa yang terdampak.

* Ringkasan kasus memberikan gambaran umum tentang kasus dan tidak memiliki nilai presedensial.

Keputusan kasus lengkap

1. Ringkasan keputusan

Dewan mendukung keputusan Meta untuk membiarkan postingan di Facebook yang berisi permintaan donasi obat-obatan farmasi di Sri Lanka. Meskipun melanggar Standar Komunitas Barang dan Jasa Terbatas Meta, konten tersebut dibiarkan di Facebook sebagai hasil dari kelonggaran “semangat kebijakan” skala besar, yang diterbitkan oleh Meta. Kelonggaran ini mengizinkan konten yang ingin mendonasikan, menghibahkan, atau meminta obat-obatan farmasi di Sri Lanka antara tanggal 27 April sampai 10 November 2022. Mengingat krisis politik, ekonomi, dan perawatan kesehatan Sri Lanka yang parah dan makin buruk, Dewan menemukan bahwa kelonggaran ini layak diterapkan, tetapi mendesak Meta untuk memberikan lebih banyak informasi kepada pengguna tentang bagaimana kelonggaran “semangat kebijakan” diterapkan, terutama di saat krisis.

2. Deskripsi dan latar belakang kasus

Pada April 2022, seorang pengguna Facebook memposting gambar di halaman Facebook serikat pekerja medis di Sri Lanka. Gambar tersebut berisi tombol bertuliskan “donasi” dan keterangan dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa siapa pun sekarang dapat mendonasikan obat-obatan dan produk medis ke Sri Lanka dengan mengklik tautan yang disediakan. Tautan dalam keterangan mengarahkan ke halaman di situs web eksternal serikat pekerja yang menggambarkan krisis di sektor kesehatan Sri Lanka dan menyatakan bahwa ada donasi obat-obatan farmasi sangat dibutuhkan untuk mendukung sistem perawatan kesehatan. Halaman web tersebut juga memberikan petunjuk bagi para donatur, termasuk cara memperoleh: 1) surat dari penerima obat donasi; 2) tagihan dagang yang mencantumkan jenis, jumlah, dan nilai obat; dan 3) gambar pindaian label obat. Postingan tersebut telah dilihat lebih dari 80.000 kali, dibagikan kurang dari 1.000 kali, dan belum dilaporkan oleh siapa pun.

Pada saat konten tersebut diposting, Sri Lanka sedang mengalami krisis keuangan parah, yang menguras cadangan devisa negara tersebut. Banyak orang Sri Lanka melayangkan protes terhadap anggota pemerintah karena kurangnya peran mereka dalam krisis ekonomi negara. Pada bulan Juni 2022, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa sekitar tiga perempat populasi kekurangan asupan makanan karena krisis pangan yang parah di negara tersebut. Delapan puluh lima persen pasokan medis Sri Lanka diimpor dari negara lain, terutama dari India. Krisis mata uang membuat Sri Lanka tidak lagi memiliki dana untuk mengimpor obat-obatan tersebut. Pada bulan April 2022, dokter di seluruh Sri Lanka melaporkan bahwa rumah sakit kehabisan obat-obatan dan persediaan penting, serta mengatakan bahwa mereka khawatir akan terjadi bencana kesehatan. Prosedur medis rutin dibatalkan dan dokter khawatir kematian akan meningkat secara eksponensial. Pada bulan September 2022, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Sri Lanka bergerak untuk mengadakan serta mengirimkan obat-obatan vital dan esensial serta pasokan medis untuk negara tersebut, bersama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Sri Lanka, dengan dukungan keuangan dari Central Emergency Response Fund (CERF) PBB.

Tim Operasi Global Meta mengidentifikasi konten yang dipermasalahkan dalam kasus ini selama upaya pemantauan risiko terkait krisis yang sedang berlangsung di Sri Lanka. Perusahaan menyatakan bahwa jenis upaya pemantauan ini biasanya dilakukan selama peristiwa berisiko tinggi, yang ditopang keahlian tim dan penilaiannya terhadap situasi di luar platform. Konten kasus dieskalasikan untuk tinjauan tambahan dua kali sebelum mencapai tim Kebijakan Konten Meta.

Meta menerbitkan kelonggaran “semangat kebijakan” yang terikat waktu dan diskalakan untuk mengizinkan postingan ini serta konten lain yang berupaya untuk mendonasikan, menghibahkan, atau meminta obat-obatan farmasi di Sri Lanka. Meta membuat pengecualian “semangat kebijakan” ketika penerapan ketat atas Standar Komunitas yang relevan menciptakan hasil yang tidak konsisten dengan dasar dan tujuannya. Kelonggaran kebijakan yang diskalakan adalah kelonggaran umum yang berlaku untuk semua konten yang memenuhi kriteria tertentu. Kelonggaran tersebut hanya dapat diterbitkan oleh tim internal Meta saat eskalasi. Setelah diterbitkan, kelonggaran kebijakan yang diskalakan akan ditegakkan oleh peninjau skala besar. Kelonggaran “semangat kebijakan” diterbitkan pada 27 April 2022, untuk jangka waktu dua minggu (berlaku mulai 27 April 2022 sampai 10 Mei 2022). Kelonggaran tersebut diperpanjang beberapa kali, setelah ditinjau dan diperbarui secara berkala.

Sejak 10 November 2022, ketika kelonggaran berakhir, Meta meninjau konten apa pun yang berupaya mendonasikan, menghibahkan, atau meminta obat-obatan farmasi di Sri Lanka yang bertentangan dengan kebijakan Barang dan Jasa Terbatas dan penegakan kebijakan tanpa kelonggaran.

Meta meneruskan kasus tersebut ke Dewan, yang menyatakan bahwa hal ini sulit, karena melibatkan keseimbangan nilai-nilai “Keselamatan” dan “Suara” yang bersaing, dan signifikan, karena menyangkut krisis keuangan Sri Lanka, yang dapat menyebabkan kematian akibat kurangnya obat-obatan medis. Meta telah meminta Dewan untuk mengevaluasi pembuatan kelonggaran “semangat kebijakan” khusus-wilayah yang bersifat sementara terkait kebijakan Barang dan Jasa Terbatas, terutama selama situasi krisis atau konflik.

3. Otoritas dan lingkup Dewan Pengawas

Dewan memiliki otoritas untuk meninjau keputusan yang diajukan Meta untuk ditinjau (Piagam Pasal 2, Bagian 1; Anggaran Rumah Tangga Pasal 2, Bagian 2.1.1). Dewan dapat meminta agar Meta merujuk keputusan padanya.

Dewan dapat menegakkan atau membatalkan keputusan Meta (Piagam Pasal 3, Bagian 5), dan keputusan ini mengikat perusahaan (Piagam Pasal 4). Meta juga harus menilai kelayakan penerapan keputusan Dewan sehubungan dengan konten identik dengan konteks paralel (Piagam Pasal 4). Keputusan Dewan dapat mencakup pernyataan anjuran kebijakan dengan rekomendasi tidak mengikat yang harus ditanggapi oleh Meta (Piagam Pasal 3, Bagian 4; Pasal 4). Jika Meta berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi, Dewan memantau penerapannya.

4. Sumber otoritas dan panduan

Standar dan preseden berikut membantu analisis Dewan dalam kasus ini:

I. Keputusan Dewan Pengawas:

Keputusan Dewan Pengawas sebelumnya yang paling relevan meliputi:

• “Slogan unjuk rasa Iran” ( 2022-013-FB-UA): Kasus ini menyangkut bagaimana kelonggaran kebijakan utama Meta lainnya, yaitu kelonggaran kelayakan berita, dapat diterapkan selama masa krisis. Dewan merekomendasikan agar Meta memberikan data selengkapnya kepada publik tentang kelonggaran kelayakan berita yang telah diberikan, dan bahwa perusahaan mengumumkan kapan kelonggaran tersebut telah ditetapkan.
• “Protes Kolombia” ( 2021-010-FB-UA). Kasus ini menyangkut kelonggaran yang dibuat untuk kelayakan berita. Dewan merekomendasikan agar Meta “memberi tahu semua pengguna yang melaporkan konten yang dinilai melanggar tetapi dibiarkan tetap berada di platform karena alasan kepentingan publik bahwa kelonggaran kelayakan berita diterapkan pada postingan tersebut. Pemberitahuan tersebut harus ditautkan ke penjelasan Pusat Transparansi tentang kelonggaran kelayakan berita”.
• “Penangguhan Mantan Presiden Trump” (2021-001-FB-FBR): Kasus ini menyangkut bagaimana Meta menanggapi krisis dan membuat pengecualian kebijakan. Dewan merekomendasikan agar Meta “mengembangkan dan memublikasikan kebijakan yang mengatur tanggapannya terhadap krisis atau situasi baru di mana proses regulernya tidak akan dapat mencegah atau menghindari bahaya dalam waktu dekat”.

II. Kebijakan konten Meta:

Standar Komunitas Barang dan Jasa Terbatas

Berdasarkan Standar Komunitas Barang dan Jasa Terbatas, Meta “melarang upaya individu, produsen, dan peritel untuk membeli, menjual, mengundi, menghibahkan, mentransfer, atau memperdagangkan barang dan jasa tertentu”. Hal ini termasuk “”upaya untuk mendonasikan atau menghibahkan obat-obatan farmasi”, serta permintaan “obat-obatan farmasi kecuali jika konten membahas keterjangkauan, aksesibilitas, atau efikasi obat-obatan farmasi dalam konteks medis”. Dasar kebijakan untuk Standar Komunitas ini mendorong keselamatan sekaligus mencegah aktivitas yang berpotensi membahayakan. Berdasarkan Standar Komunitas ini, “obat-obatan farmasi” dideskripsikan sebagai “obat yang memerlukan resep atau hanya boleh diberikan oleh profesional medis”.

Kelonggaran Semangat Kebijakan

Meta dapat menerapkan kelonggaran “semangat kebijakan” untuk konten apabila dasar kebijakan (teks yang menetapkan setiap Standar Komunitas) dan nilai-nilai Meta menuntut hasil yang berbeda dari pembacaan aturan yang ketat (aturan yang ditetapkan dalam bagian “jangan posting” dan dalam daftar konten yang dilarang).

Dalam kasus ini, Meta menerapkan kelonggaran “semangat kebijakan” guna mengizinkan konten yang ingin mendonasikan, menghibahkan, atau meminta obat-obatan farmasi di Sri Lanka. Penerapan kelonggaran itu dilakukan karena krisis ekonomi dan kebutuhan akut akan obat-obatan. Dalam jawaban Meta kepada Dewan, Meta mengatakan bahwa kelonggaran berlaku untuk konten yang diposting di Sri Lanka dan bahwa “konten itu juga dapat mencakup konten yang diposting dalam bahasa Sinhala di luar Sri Lanka” karena “perutean pasar” mereka. Meta tidak menyebutkan bahwa kelonggaran diterapkan di luar Sri Lanka untuk konten yang diposting dalam bahasa Tamil, yang merupakan bahasa resmi lain dari negara tersebut.

Analisis Dewan juga didasarkan pada nilai “Suara” Meta, yang digambarkan perusahaan sebagai nilai “terpenting”, serta nilai “Keselamatan”.

III. Tanggung jawab hak asasi manusia Meta

Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP), yang didukung oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011, menetapkan kerangka kerja sukarela untuk tanggung jawab hak asasi manusia bisnis swasta. Pada 2021, Meta mengumumkanKebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan yang menegaskan kembali komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan UNGP.

Analisis Dewan terhadap tanggung jawab hak asasi manusia Meta dalam kasus ini diilhami oleh standar internasional berikut:

• Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi: Pasal 19, Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR), Komentar Umum No. 34, Komite Hak Asasi Manusia, 2011; Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, laporan: A/HRC/38/35 (2018) dan A/74/486 (2019).
• Hak untuk hidup: Pasal 6, ICCPR.
• Hak atas kesehatan: Pasal 12, Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR); Komentar Umum No. 14, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (2000).

5. Pengajuan pengguna

Pembuat postingan telah diberi tahu tentang tinjauan Dewan dan diberi kesempatan untuk mengirimkan pernyataan kepada Dewan. Pengguna tidak mengajukan pernyataan.

6. Pengajuan Meta

Meta menjelaskan kepada Dewan bahwa, meskipun Standar Komunitas tidak mengizinkan konten yang berisi permintaan obat-obatan farmasi, perusahaan menetapkan bahwa kebutuhan akan “obat-obatan farmasi yang dipicu oleh krisis ekonomi di Sri Lanka dapat membenarkan kelonggaran menurut dasar kebijakan Barang dan Jasa Terbatas”. Dasar ini menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah “untuk mendorong keselamatan dan mencegah aktivitas yang berpotensi membahayakan”. Meta juga menyatakan bahwa keputusan untuk menerbitkan kelonggaran yang diskalakan “sangatlah sulit” karena mengharuskan Meta “menyeimbangkan kebutuhan orang-orang Sri Lanka selama krisis dengan risiko yang dapat diakibatkan oleh pemberian izin untuk berbagi dan bertukar obat-obatan yang berpotensi berbahaya” di platform perusahaan. Meta juga menyatakan bahwa sebagian besar negara, termasuk Sri Lanka, memiliki “undang-undang distribusi obat-obatan ketat yang secara luas melarang penjualan, pengangkutan, atau transfer zat yang dikontrol”. Namun, perusahaan mengklaim keputusannya untuk menerbitkan kelonggaran “semangat kebijakan” dalam kasus ini juga melanjutkan tujuan sah keselamatan pengguna dan perlindungan kesehatan masyarakat karena risiko keselamatan yang terkait dengan kurangnya obat-obatan medis di Sri Lanka.

Meta yakin keputusannya konsisten dengan nilai-nilai mereka serta prinsip hak asasi manusia internasional tentang perlindungan kesehatan masyarakat. Meta memberikan contoh kelonggaran lain yang diberikan sehubungan dengan donasi farmasi, termasuk: (a) kelonggaran selama tiga bulan di Kuba pada tahun 2022 akibat kekurangan obat-obatan yang akut terkait dengan krisis ekonomi; (b) kelonggaran selama sembilan bulan di Lebanon pada tahun 2021 akibat kekurangan obat-obatan yang parah dan tidak terjangkau selama krisis ekonomi; dan (c) kelonggaran yang masih berlaku di Ukraina sejak 27 Februari 2022, karena adanya gangguan pasokan yang disebabkan oleh invasi Rusia.

Meta mengatakan pihaknya juga telah menerbitkan kelonggaran “semangat kebijakan” terbatas pada obat-obatan dan barang medis terkait COVID-19, yang “mengizinkan konten donasi dan permintaan donasi untuk oksigen tingkat medis di Afghanistan (1 bulan), Indonesia (1 bulan), dan Myanmar (5 bulan) serta konten tawaran donasi atau permintaan donasi untuk Remdesivir, Fabiflu, dan Tocilizumab di India (1 bulan) dan Nepal (2 minggu)”. Meta juga menyatakan bahwa dalam setiap situasi, perusahaan mengandalkan “pelaporan independen untuk memverifikasi krisis”.

Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan Dewan, Meta menjelaskan bahwa kriteria yang digunakan untuk menerbitkan dan mengakhiri kelonggaran “semangat kebijakan” berskala besar dalam situasi krisis dapat bervariasi tergantung pada sifat kebijakan dan konteks krisis. Perusahaan menambahkan bahwa biasanya keputusan dibuat berdasarkan masukan dari tim internal dan, dalam beberapa kasus, pemangku kepentingan eksternal. Dalam hal ini, Meta menyatakan bahwa keputusan perusahaan dipengaruhi oleh adanya “krisis yang terbukti nyata” termasuk “liputan berita dan analisis ekonomi” tentang kurangnya obat-obatan medis. Meta memperhitungkan bahwa “kebutuhan akan obat-obatan medis disebutkan oleh otoritas medis terkemuka”.

Meta juga menjawab pertanyaan Dewan dengan menyatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir, kelonggaran yang diterbitkan oleh perusahaan yang diskalakan hanyalah sebagian kecil, dan proporsi kecil tersebut terkait dengan kebijakan Barang dan Jasa Terbatas. Kelonggaran kebijakan hanya dapat ditetapkan oleh tim internal Meta “dalam eskalasi”. Kelonggaran kebijakan yang diskalakan adalah kelonggaran umum yang berlaku untuk semua konten yang memenuhi kriteria tertentu ketika pertama kali ditinjau oleh peninjau skala besar. Kelonggaran yang tidak diskalakan bersifat khusus untuk postingan individu.

Dewan mengajukan sembilan pertanyaan kepada Meta secara tertulis. Pertanyaan terkait dengan kelonggaran “semangat kebijakan” di Sri Lanka, Protokol Krisis Meta, dan pendekatan umum Meta untuk memulai dan mengakhiri kelonggaran semangat kebijakan. Meta menjawab semua pertanyaan secara lengkap.

7. Komentar publik

Dewan Pengawas menerima tiga komentar publik relevan dengan kasus ini. Dua dari komentar diajukan dari Amerika Serikat dan Kanada, dan satu dari Amerika Latin dan Karibia.

Pengajuan ini meliputi tema-tema berikut: risiko menerima donasi obat-obatan; kerugian yang disebabkan oleh Meta apabila tidak mengizinkan koordinasi penggalangan donasi farmasi di platformnya; serta kebutuhan akan kriteria yang menghormati hak asasi manusia dan jelas ketika Meta membuat pengecualian terhadap kebijakannya.

Untuk membaca komentar publik yang dikirimkan untuk kasus ini, silakan klik di sini.

8. Analisis Dewan Pengawas

Dewan memilih untuk mengambil kasus ini karena keputusan Meta tentang apakah penerbitan kelonggaran untuk donasi farmasi dalam situasi krisis akan berdampak kritis terhadap akses masyarakat terhadap kesehatan dan informasi tentang krisis kesehatan di negara yang terdampak. Kasus ini juga memungkinkan Dewan untuk menilai pendekatan Meta terhadap kelonggaran “semangat kebijakan” dan menerbitkan rekomendasi terkait hal ini, serta pendekatan perusahaan terhadap penerapan aturannya di negara tertentu. Dewan memeriksa apakah konten ini harus dihapus dengan menganalisis kebijakan konten, tanggung jawab hak asasi manusia, dan nilai-nilai Meta. Dewan juga menilai implikasi dari kasus ini untuk pendekatan Meta yang lebih luas terhadap tata kelola konten.

8.1 Kepatuhan terhadap kebijakan konten Meta

Dewan menemukan bahwa konten dalam kasus ini melanggar larangan Standar Komunitas Barang dan Jasa Terbatas atas konten yang berisi “permintaan obat-obatan farmasi”. Namun, Dewan menemukan bahwa kelonggaran “semangat kebijakan” dalam skala besar telah diterbitkan secara tepat untuk mengizinkan postingan ini, dan konten serupa, tetap ada di Facebook pada saat terjadi kebutuhan mendesak di Sri Lanka.

I. Aturan konten

Kebijakan Barang dan Jasa Terbatas Meta melarang “upaya untuk mendonasikan atau menghibahkan obat-obatan farmasi” serta postingan yang berisi permintaan obat-obatan farmasi “kecuali jika konten membahas keterjangkauan, aksesibilitas, atau efikasi obat-obatan farmasi dalam konteks medis”.

Dewan mencatat bahwa konten dalam kasus ini adalah bagian dari upaya koordinasi donasi. Namun, konten itu sendiri tidak “berupaya mendonasikan atau menghibahkan obat-obatan farmasi”, melainkan mendorong orang untuk mendonasikan persediaan medis. Oleh karena itu, Dewan menemukan bahwa konten tersebut bertujuan “meminta obat-obatan farmasi”.

Pedoman internal Meta untuk moderator konten mengklarifikasi lebih lanjut bahwa membahas “keterjangkauan” berarti menyebutkan diskon atau penawaran (misalnya, “diskon $5 untuk resep”), membandingkan nilai obat-obatan farmasi versi generik dan bermerek, atau mencantumkan harga vaksin. Selain itu, konten yang membahas aksesibilitas dalam konteks medis dapat menunjukkan saran tentang cara mengatasi kondisi medis (misalnya, “Jika Anda mengalami masalah alergi, kunjungi Apotek ABC untuk membeli metilprednisolon”). Konten tersebut diposting dalam konteks di mana keterjangkauan dan aksesibilitas obat-obatan farmasi di Sri Lanka terancam. Namun, Dewan menemukan bahwa konten tersebut tidak sejalan dengan contoh diskusi keterjangkauan dan aksesibilitas, yang ditetapkan dalam panduan internal Meta. Karena itu, konten tersebut melanggar Standar Komunitas. Dewan mencatat bahwa contoh-contoh ini bukanlah bagian dari bahasa publik tentang kebijakan Barang dan Jasa Terbatas Meta.

Menurut Meta, kelonggaran "semangat kebijakan” dapat diterbitkan ketika dasar kebijakan dari Standar Komunitas yang relevan, dan nilai-nilai Meta, menuntut hasil yang berbeda dari pembacaan peraturan secara harfiah. Kebijakan Barang dan Jasa Terbatas bertujuan untuk “mendorong keselamatan dan mencegah aktivitas yang berpotensi membahayakan”. Demikian pula, berdasarkan nilai “Keselamatan”, Meta “menghapus konten yang dapat menyebabkan risiko bahaya terhadap keselamatan fisik seseorang”.

Keselamatan membutuhkan pertimbangan yang berbeda sesuai konteksnya. Selama periode di Sri Lanka ini, terjadi krisis akut akibat kurangnya obat-obatan dan hal ini menimbulkan risiko keselamatan yang serius. Namun, ada juga kekhawatiran keselamatan serius apabila mengizinkan donasi farmasi, terutama di saat krisis. WHO memperingatkan bahwa obat-obatan farmasi yang didonasikan dapat kedaluwarsa, disimpan secara tidak benar, atau menyebabkan biaya pemeriksaan dan penyimpanan yang mahal bagi negara-negara yang sedang mengalami krisis (Organisasi Kesehatan Dunia, Pedoman untuk donasi obat-obatan, halaman 6). Meta juga harus mempertimbangkan hal ini ketika menerbitkan kelonggaran untuk kebijakan Barang dan Jasa Terbatas. Selain itu, dengan mengizinkan pengguna untuk berbagi dan bertukar obat-obatan yang berpotensi berbahaya di platform Meta, akan ada potensi penyalahgunaan untuk tujuan terlarang atau berbahaya.

Terlepas dari kekhawatiran yang valid ini, Dewan menemukan bahwa keputusan Meta menerbitkan “semangat kebijakan” skala besar untuk mengizinkan konten yang ingin mendonasikan, menghibahkan, atau meminta obat-obatan farmasi di Sri Lanka dapat dibenarkan, mengingat krisis ekonomi negara dan kurangnya pasokan medis. Kebutuhan yang lebih akut di saat krisis ekonomi yang parah harus diutamakan sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dapat dipertahankan seoptimal mungkin. Kekhawatiran seputar penyimpanan obat-obatan, serta penyalahgunaannya, dapat dimitigasi oleh pihak lain yang bertanggung jawab, seperti otoritas lokal dan organisasi yang bergerak dalam pendistribusian obat-obatan, jika mereka diberikan informasi yang tepat oleh Meta tentang kelonggaran kebijakan.

II. Tindakan penegakan

Menanggapi salah satu pertanyaan Dewan, Meta menjelaskan bahwa berbagai tim internal mungkin terlibat dalam keputusan untuk memberikan kelonggaran “semangat kebijakan”, dan dalam keputusan untuk mengakhiri kelonggaran tersebut. Mereka yang terlibat termasuk tim dengan keahlian dalam keselamatan, hak asasi manusia, dan khusus-wilayah. Ketika kelonggaran terikat waktu, Meta menilainya secara berkala dan memutuskan apakah akan memperpanjang atau mengakhirinya. Meta menjelaskan bahwa kelonggaran dalam kasus ini diakhiri pada 10 November 2022, setelah tim internal perusahaan menyampaikan bahwa “krisis medis di Sri Lanka telah mereda hingga risiko potensi penyalahgunaan dari seruan tak terbatas untuk donasi obat-obatan medis di Facebook melebihi kelonggaran yang tersisa”. Setelah Dewan mengajukan pertanyaan lanjutan, Meta menjelaskan bahwa:

Terjadi dua hal yang tampaknya meredakan krisis: (i) donasi baru obat-obatan dari agensi donor multilateral, LSM, serta pemerintah yang mengurangi kelangkaan, dan (ii) pemerintah sementara yang baru memprioritaskan kembali pengeluaran untuk memperoleh obat-obatan esensial. Kami juga melihat perkembangan positif lainnya termasuk rumah sakit setempat yang menyiapkan sistem terpusat untuk mengoordinasikan pasokan medis serta jalur kredit baru dari lembaga internasional dan India, beberapa di antaranya secara khusus diarahkan untuk membeli obat-obatan.

Menanggapi pertanyaan Dewan lainnya, Meta menjelaskan bahwa:

Kelonggaran kebijakan hanya berlaku di pasar Sri Lanka. Kami tidak memperluasnya ke postingan di luar pasar tersebut. Meskipun pasar Sri Lanka mencakup konten yang diposting di Sri Lanka, karena perutean pasar kami, pasar ini juga dapat mencakup konten yang diposting dalam bahasa Sinhala di luar Sri Lanka.

Dewan mencatat ketidakpastian Meta tentang apakah kelonggaran tersebut benar-benar diterapkan di luar Sri Lanka, dan mendesak perusahaan untuk meninjau sistem serta praktik penegakannya guna memastikan Meta berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengantisipasi dampak dari kelonggaran tersebut. Dewan lebih lanjut mencatat bahwa Meta tampaknya membatasi penerapan kelonggaran ini hanya untuk pasar Sri Lanka dan bahasa Sinhala. Sri Lanka memiliki dua bahasa resmi, Sinhala dan Tamil, di mana bahasa Tamil juga banyak digunakan di negara dan diaspora, terutama oleh etnis minoritas Tamil dan Muslim. Untuk meminimalkan diskriminasi yang tidak disengaja, harus dipastikan bahwa kelonggaran yang berlaku dalam skala besar harus sensitif terhadap keragaman etnis dan bahasa dari orang-orang yang terdampak.

III. Transparansi

Dewan mencatat bahwa Meta belum memublikasikan informasi tentang kelonggaran “semangat kebijakan” di Pusat Transparansi, maupun di Standar Komunitas. Pengguna akan mendapatkan manfaat dari halaman yang menyajikan kriteria yang digunakan Meta untuk memutuskan apakah akan menerbitkan kelonggaran “semangat kebijakan” dan kapan harus menskalakannya. Selain itu, Meta juga harus memublikasikan contoh konten yang diizinkan oleh kelonggaran ini. Terakhir, perusahaan harus menyertakan, di Pusat Transparansi, daftar semua kelonggaran “semangat kebijakan” yang telah diterbitkan dalam skala besar, dengan penjelasan mengapa kelonggaran tersebut diterbitkan dan diakhiri. Halaman di Pusat Transparansi ini juga harus menyertakan data gabungan tentang kelonggaran “semangat kebijakan” yang diterbitkan, termasuk jumlah kasus di mana kelonggaran tersebut diterbitkan, serta wilayah dan/atau bahasa yang terdampak. Hal ini akan mirip dengan pendekatan Meta saat ini terhadap kelonggaran kelayakan berita, yang telah berevolusi dan meningkat secara substansial setelah tindakan yang diambil perusahaan sebagai tanggapan atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan. Langkah ini sangat penting karena kelonggaran “semangat kebijakan”, seperti kelonggaran kelayakan berita, adalah pengecualian umum yang berlaku untuk semua kebijakan konten di Facebook dan Instagram.

8.2 Kepatuhan terhadap tanggung jawab hak asasi manusia Meta

Dewan menemukan bahwa membiarkan konten tersebut tetap berada di platform telah sesuai dengan tanggung jawab hak asasi manusia Meta. Meta telah berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia berdasarkan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia ( UNGP). Kebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan menyatakan bahwa komitmen ini termasuk menghormati Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Keputusan Meta untuk menerbitkan kelonggaran juga dilatarbelakangi oleh kepedulian terhadap hak masyarakat atas kesehatan dan kehidupan. Selain itu, Dewan juga mencatat bahwa akses ke informasi terkait kesehatan sangatlah penting dari sudut pandang kebebasan berekspresi (A/HRC/44/49, paragraf 6). Hak-hak tersebut terancam di Sri Lanka mengingat krisis politik dan ekonomi parah, yang sangat menghambat akses ke pasokan medis.

Kebebasan berekspresi (Pasal 19 ICCPR)

Lingkup hak atas kebebasan berekspresi sangat luas. Pasal 19, paragraf 2, dalam ICCPR memberikan perlindungan yang lebih tinggi terhadap ekspresi, termasuk urusan publik (Komentar Umum No. 34, paragraf 11). Ekspresi bisa jadi sangat penting selama krisis kesehatan karena berkaitan dengan hal-hal yang sangat esensial bagi publik. Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi menyoroti bahwa “aliran bebas informasi, yang tidak terhalangi ancaman, intimidasi, dan sanksi, akan melindungi kehidupan dan kesehatan serta memungkinkan dan mendorong diskusi dan pengambilan keputusan sosial, ekonomi, politik, serta kebijakan kritis lainnya” ( A/HRC/44/49). Dalam kasus ini, konten tersebut mengoordinasikan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko terhadap hak kesehatan dan kehidupan masyarakat di Sri Lanka akibat krisis ekonomi yang parah.

Ketika pembatasan ekspresi diterapkan oleh suatu negara bagian, pembatasan ini harus memenuhi persyaratan legalitas, tujuan sah, serta kebutuhan dan proporsionalitas (Pasal 19, paragraf 3, ICCPR). Persyaratan ini sering disebut sebagai “pengujian tiga bagian”. Dewan menggunakan kerangka kerja ini untuk menginterpretasikan komitmen hak asasi manusia sukarela Meta, baik dalam kaitannya dengan keputusan setiap konten yang sedang ditinjau dan apa yang dikatakan tentang pendekatan Meta yang lebih luas untuk tata kelola konten. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan berekspresi, meskipun “perusahaan tidak memiliki kewajiban kepada Pemerintah, dampaknya adalah suatu hal yang mewajibkan mereka untuk menilai pertanyaan yang sama tentang perlindungan hak penggunanya atas kebebasan berekspresi” ( A/74/486, paragraf 41). Dalam hal ini, Dewan menerapkan “pengujian tiga bagian” untuk peraturan Meta yang relevan berdasarkan Standar Komunitas Barang dan Jasa Terbatas serta kelonggaran “semangat kebijakan” yang menyeluruh.

I. Legalitas (kejelasan dan aksesibilitas aturan)

Prinsip legalitas mewajibkan aturan yang digunakan oleh negara untuk membatasi ekspresi agar jelas dan dapat diakses (Komentar Umum No. 34, paragraf 25). Kurangnya ketegasan dapat menyebabkan interpretasi subjektif atas aturan dan penegakannya yang sewenang-wenang. Individu harus memiliki informasi yang cukup untuk menentukan apakah dan bagaimana ekspresinya dibatasi, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilakunya. Dalam laporan tahun 2018 yang membahas moderasi konten dan standar legalitas Pasal 19 ICCPR, Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan berekspresi menyoroti perlunya “kejelasan dan kekhususan” dalam aturan yang mengatur ujaran online ( A/HRC/38/35, paragraf 46). Diterapkan pada aturan konten Meta untuk Facebook, pengguna harus dapat memahami apa yang diizinkan dan apa yang dilarang. Dewan menyimpulkan bahwa, meskipun larangan Meta atas konten yang berisi “permintaan obat-obatan farmasi” dapat dipahami oleh pengguna, pengecualian untuk hal tersebut, termasuk aturan yang mengatur kelonggaran “semangat kebijakan”, tidak cukup jelas dan belum dapat diakses oleh pengguna. Karena pembatasan hak harus jelas, setiap pengecualian terhadap pembatasan tersebut juga harus cukup jelas bagi pengguna agar dapat memahami apa yang boleh dan tidak boleh mereka posting. Meskipun kegagalan untuk secara tepat mengartikulasikan kelonggaran yang mengizinkan lebih banyak ucapan, yang jatuh di bawah standar legalitas, hal tersebut tidak merusak penerapan kelonggaran tersebut dalam kasus ini, mengingat konteks di mana kebijakan tersebut diterapkan di Sri Lanka pada waktu itu.

Dewan mencatat bahwa kebijakan Barang dan Jasa Terbatas Meta tidak memberikan informasi yang memadai dalam bahasa publik tentang bagaimana pengecualian untuk mengizinkan konten yang membahas “keterjangkauan, aksesibilitas, atau efikasi obat-obatan farmasi dalam konteks medis” diinterpretasikan. Pedoman internal Meta untuk moderator konten memberikan contoh dalam hal ini. Dewan khawatir dengan kurangnya kejelasan seputar pengecualian ini karena pengguna perlu memahami apa yang boleh mereka posting tanpa melanggar aturan. Meta harus memberikan panduan yang lebih jelas kepada pengguna tentang bagaimana perusahaan menginterpretasikan kebijakan kontennya dengan memberikan contoh yang selaras dengan pedoman internalnya.

Dewan juga mencatat bahwa kelonggaran “semangat kebijakan” tidak disebutkan di mana pun dalam Standar Komunitas. Standar Komunitas Facebook tidak menjelaskan bahwa perusahaan terkadang menetapkan izin “semangat kebijakan” jangka pendek untuk aturan di wilayah atau negara tertentu. Saat ini, tidak ada cara bagi pengguna untuk mengetahui tentang kelonggaran “semangat kebijakan” atau penerapannya di semua Standar Komunitas, karena tidak ada penjelasan publik yang tersedia mengenai hal tersebut. Pengecualian rahasia untuk kebijakan Meta tidak sesuai dengan standar legalitas. Dalam salah satu tanggapannya terhadap pertanyaan Dewan, Meta menjelaskan bahwa pada saat krisis di Sri Lanka dimulai, perusahaan belum meluncurkan Protokol Kebijakan Krisisnya tetapi untuk krisis di masa mendatang, “kelonggaran untuk konten permintaan, donasi, atau hibah obat-obatan pada saat konflik adalah salah satu pemicu kebijakan […] yang didokumentasikan sebagai bagian dari protokol”. Namun dalam komunikasinya dengan Meta, Dewan mencatat kurangnya kriteria dan protokol yang jelas (mis., konsultasi dengan otoritas setempat dan pemangku kepentingan eksternal) untuk menerapkan pengecualian tersebut. Dewan menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa penerapan kelonggaran dipandu oleh kriteria objektif agar keputusan penerbitan dan pengakhiran konsisten. Oleh karenanya, Dewan mendesak agar Meta secara publik menginformasikan mengenai kelonggaran “semangat kebijakan” serta kriteria yang digunakan oleh perusahaan dalam menerapkannya di seluruh Standar Komunitas.

Dewan menerima bahwa ketika memoderasi konten dalam skala global dengan volume yang besar, diperlukan suatu kelonggaran “keseluruhan” yang dapat diterapkan untuk mencegah ketidakadilan yang gamblang. Namun, kriteria yang digunakan untuk menilai kapan kelonggaran semacam itu diperlukan harus ditetapkan secara terbuka. Lebih lanjut, apabila kelonggaran semacam itu digunakan secara berulang dengan cara yang sama, yang terkadang dilakukan Meta untuk donasi obat-obatan selama krisis, perusahaan harus mempertimbangkan dengan saksama apakah kelonggaran semacam itu harus diberikan secara khusus atau tidak sebagai pengecualian terhadap kebijakan yang relevan.

Terakhir, pengguna yang melaporkan konten tidak diberi tahu jika konten yang mereka laporkan ternyata diizinkan oleh kelonggaran “semangat kebijakan”. Meta mengonfirmasi dalam jawabannya kepada Dewan bahwa perusahaan “tidak secara langsung memberi tahu pengguna mengenai kelonggaran kebijakan dalam skala besar”. Dalam keputusan “protes Kolombia” (2021-010-UA), Dewan merekomendasikan agar Meta memberi tahu pengguna yang melaporkan konten yang melanggar jika konten tersebut dibiarkan tetap di platform perusahaan karena kebijakan kelonggaran kelayakan berita mengizinkannya. Meta masih menilai apakah akan menerapkan rekomendasi ini. Dengan memberi tahu pengguna yang melaporkan konten yang diizinkan oleh kelonggaran “semangat kebijakan”, mereka akan mendapatkan pemahaman tentang alasan mengapa konten yang tampaknya melanggar kebijakan masih tersedia di platform dan mengapa kelonggaran tersebut diperlukan.

II. Tujuan yang sah

Pasal 19 ICCPR menyatakan bahwa apabila negara membatasi hak berekspresi, mereka hanya dapat melakukannya untuk mendorong tujuan yang sah, yang ditetapkan sebagai: “menghormati hak atau reputasi orang lain . . . [dan] perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum (ordre public), atau kesehatan atau moral komunitas”.

Larangan umum Meta tentang “upaya untuk mendonasikan atau menghibahkan” dan “meminta” obat-obatan farmasi adalah upaya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat (Pasal 19, paragraf 3, ICCPR), dan hak orang lain atas kesehatan (Pasal 12, ICESCR) dan untuk hidup (Pasal 6, ICCPR), yang semuanya merupakan tujuan yang sah. Dalam dasar keputusannya, Meta menyatakan bahwa “konten tersebut dapat mempermudah transfer zat yang dikontrol atau perdagangan obat-obatan farmasi kepada pengguna tanpa resep atau petunjuk dari profesional medis”. Hal ini sejalan dengan dasar pemikiran Meta dalam pembukaan kebijakan Barang dan Jasa Terbatas, yang menunjukkan bahwa Meta dirancang untuk “mendorong keselamatan dan mencegah aktivitas yang berpotensi membahayakan”.

III. Kebutuhan dan proporsionalitas

Prinsip kebutuhan dan proporsionalitas menyatakan bahwa setiap pembatasan kebebasan berekspresi “harus sesuai untuk mencapai fungsi perlindungannya; pembatasan harus menjadi instrumen yang paling tidak mengganggu di antara pembatasan yang mungkin mencapai fungsi perlindungannya; [dan] pembatasan harus proporsional dengan kepentingan yang akan dilindungi” (Komentar Umum 34, paragraf 34).

Penerapan Kebijakan Barang dan Jasa Terbatas dalam kasus ini tidak akan menjadi pembatasan proporsional atas ujaran mengingat krisis politik dan ekonomi yang parah di Sri Lanka, yang menghambat akses warga Sri Lanka ke obat-obatan, membahayakan hak mereka atas kesehatan dan kehidupan. Namun, keputusan Meta untuk menerbitkan kelonggaran “semangat kebijakan” melindungi hak hidup dan kesehatan warga Sri Lanka selama krisis ini.

9. Keputusan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mendukung keputusan Meta untuk membiarkan konten tersebut.

10. Pernyataan anjuran kebijakan

A. Kebijakan Konten

1. Meta harus menjelaskan di halaman tujuan Standar Komunitas bahwa kelonggaran terhadap Standar Komunitas dapat diberikan apabila dasar dan nilai-nilai Meta memerlukan hasil yang berbeda dari penafsiran aturan yang ketat, sebagaimana yang dilakukan perusahaan dengan kelonggaran kelayakan berita, sehingga pengguna dapat memperoleh kejelasan lebih lanjut. Perusahaan harus menyertakan tautan ke halaman Pusat Transparansi yang memberikan informasi tentang kelonggaran “semangat kebijakan”. Dewan akan menganggap rekomendasi ini telah diterapkan ketika penjelasan ditambahkan ke Standar Komunitas.

B. Penegakan

2. Untuk memberikan kepastian lebih kepada pengguna, Meta harus menyampaikan ketika konten yang dilaporkan diizinkan oleh kelonggaran “semangat kebijakan”. Sejalan dengan pekerjaan Meta baru-baru ini untuk mengaudit sistem pemberitahuan penggunanya sebagaimana dinyatakan dalam tanggapannya terhadap rekomendasi Dewan dalam kasus “protes Kolombia” (2021-010-FB-UA), Meta harus memberi tahu semua pengguna yang melaporkan konten yang dinilai sebagai melanggar tetapi konten tersebut dibiarkan di platform karena adanya kelonggaran “semangat kebijakan” yang diterapkan pada postingan tersebut. Pemberitahuan tersebut harus menyertakan tautan ke halaman Pusat Transparansi yang memberikan informasi tentang kelonggaran “semangat kebijakan”. Dewan akan menganggap rekomendasi ini telah diterapkan ketika Meta menetapkan protokol pemberitahuan yang dijelaskan dalam rekomendasi ini.

C. Transparansi

3. Sejalan dengan rekomendasi Dewan lima dan enam dalam kasus “slogan protes Iran” (2022-013-FB-UA), Dewan menetapkan bahwa Meta harus memublikasikan informasi tentang kelonggaran “semangat kebijakan” di Pusat Transparansi, serupa dengan informasi yang telah diterbitkan pada kelonggaran kelayakan berita. Di Pusat Transparansi, Meta harus: (i) menjelaskan bahwa kelonggaran “semangat kebijakan” dapat diskalakan atau dipersempit; (ii) memublikasikan contoh konten yang diizinkan oleh kelonggaran ini; (iii) memberikan kriteria yang digunakan Meta untuk menentukan kapan harus menskalakan kelonggaran “semangat kebijakan”; dan (iv) menyertakan daftar semua kelonggaran “semangat kebijakan” yang telah diterbitkan Meta dalam skala besar dalam tiga tahun terakhir dengan penjelasan mengapa Meta memutuskan untuk menerbitkan dan mengakhiri setiap kelonggaran tersebut. Meta harus terus memperbarui daftar ini saat kelonggaran baru diterbitkan. Dewan akan menganggap rekomendasi ini telah diterapkan ketika Meta menyediakan informasi ini secara publik di Pusat Transparansi.

4. Sejalan dengan rekomendasi Dewan lima dan enam dalam kasus “slogan protes Iran” (2022-013-FB-UA), Dewan menetapkan bahwa Meta harus membagikan data gabungan secara publik, di Pusat Transparansi, tentang kelonggaran “semangat kebijakan” yang diterbitkan, termasuk jumlah kasus di mana kelonggaran tersebut diterbitkan, serta wilayah dan/atau bahasa yang terdampak. Meta harus terus memperbarui informasi ini saat kelonggaran “semangat kebijakan” baru diterbitkan. Dewan akan menganggap rekomendasi ini telah diterapkan ketika Meta menyediakan informasi ini secara publik di Pusat Transparansi.

*Catatan prosedural:

Keputusan Dewan Pengawas disiapkan oleh panel yang terdiri dari lima Anggota dan disetujui oleh mayoritas anggota Dewan. Keputusan Dewan tidak selalu mewakili pandangan pribadi semua Anggota.

Untuk keputusan kasus ini, penelitian independen ditugaskan atas nama Dewan. Dewan tersebut dibantu oleh lembaga penelitian independen yang berkantor pusat di University of Gothenburg yang terdiri dari tim berisi lebih dari 50 ilmuwan sosial di enam benua, serta lebih dari 3.200 pakar negara dari seluruh dunia. Dewan juga dibantu oleh Duco Advisors, sebuah firma penasihat yang berfokus pada persimpangan geopolitik, kepercayaan dan keselamatan, serta teknologi. Memetica, sebuah organisasi yang bergerak dalam penelitian sumber terbuka tentang tren media sosial, juga menyediakan analisis.