Komentar Politisi tentang Perubahan Demografi

Ringkasan

Dewan Pengawas menguatkan keputusan Meta untuk tidak menayangkan klip video yang menampilkan politisi Prancis, Éric Zemmour, yang membahas perubahan demografis di Eropa dan Afrika. Konten tersebut tidak melanggar Standar Komunitas Ujaran Kebencian karena tidak ada serangan langsung terhadap seseorang berdasarkan karakteristik yang dilindungi seperti ras, etnis, atau asal negara. Mayoritas Dewan menemukan bahwa membiarkan konten tersebut tetap ada merupakan langkah yang konsisten dengan tanggung jawab hak asasi manusia Meta. Namun, Dewan merekomendasikan agar Meta mengklarifikasi secara terbuka cara mereka membedakan diskusi terkait imigrasi dengan ujaran yang berbahaya, termasuk teori konspirasi yang penuh kebencian, yang menargetkan orang-orang berdasarkan status migrasi mereka.

Tentang Kasus

Pada bulan Juli 2023, sebuah klip video yang memperlihatkan politisi Prancis, Éric Zemmour, tengah membicarakan perubahan demografis di Eropa dan Afrika, diposting di halaman Facebook resmi miliknya oleh seorang pengguna yang juga merupakan administrator halaman tersebut. Klip ini merupakan klip dari video wawancara berdurasi lebih panjang dengan sang politisi. Dalam video tersebut, Zemmour menyatakan: “Sejak awal abad ke-20, telah terjadi ledakan populasi di Afrika”. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sementara populasi Eropa kurang lebih tetap sama yaitu sekitar 400 juta orang, populasi Afrika telah meningkat menjadi 1,5 miliar orang, “sehingga keseimbangan kekuatan pun bergeser”. Keterangan postingan tersebut, dalam bahasa Prancis, mengatakan bahwa pada tahun 1900-an, “ketika ada empat orang Eropa untuk satu orang Afrika, [Eropa] menjajah Afrika”, dan sekarang “ada empat orang Afrika untuk satu orang Eropa dan Afrika menjajah Eropa”. Halaman Facebook Zemmour memiliki sekitar 300.000 pengikut, sementara postingan ini telah dilihat sekitar 40.000 kali per Januari 2024.

Zemmour telah beberapa kali tersandung masalah hukum, dengan lebih dari satu kali dinyatakan bersalah di Prancis karena menghasut kebencian rasial dan membuat komentar bernada menghina tentang Muslim, Afrika, dan orang kulit hitam. Dia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2022, namun tidak lolos dari putaran pertama. Inti dari kampanye pemilihannya adalah Teori Pergantian Besar, yang menyatakan bahwa populasi Eropa berkulit putih secara terencana digantikan secara etnis dan budaya melalui migrasi dan pertumbuhan komunitas minoritas. Para ahli linguistik mencatat bahwa teori dan istilah-istilah yang terkait dengannya mengandung “hasutan rasisme, kebencian, dan kekerasan yang menargetkan imigran, orang Eropa non-kulit putih, dan secara spesifik menargetkan Muslim”. Video dalam postingan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan teori itu.

Dua pengguna melaporkan konten tersebut karena melanggar kebijakan Ujaran Kebencian Meta, namun karena laporan tersebut tidak diprioritaskan untuk ditinjau dalam jangka waktu 48 jam, laporan tersebut secara otomatis ditutup. Laporan diprioritaskan oleh sistem otomatis Meta sesuai dengan perkiraan severitas pelanggaran, viralitas konten (jumlah penayangan), dan kemungkinan pelanggarannya. Salah satu pengguna kemudian mengajukan banding ke Meta, yang kemudian membuat salah satu peninjau perusahaan memutuskan bahwa konten tersebut tidak melanggar aturan Meta. Pengguna itu kemudian mengajukan banding ke Dewan.

Temuan Penting

Mayoritas Dewan menyimpulkan bahwa konten tersebut tidak melanggar Standar Komunitas Ujaran Kebencian Meta. Klip video ini berisi contoh ekspresi berpendapat yang dilindungi (meskipun kontroversial) mengenai imigrasi dan tidak mengandung seruan untuk melakukan kekerasan, serta tidak mengandung bahasa yang merendahkan martabat atau kebencian terhadap kelompok-kelompok rentan. Meskipun Zemmour pernah dituntut karena pernah mengucapkan kalimat yang mengandung kebencian, dan tema dalam video ini mirip dengan Teori Pergantian Besar, fakta-fakta ini tidak membenarkan penghapusan postingan yang tidak melanggar standar Meta.

Agar dapat dikatakan sebagai pelanggaran, postingan tersebut harus menyertakan “serangan langsung”, yang secara spesifik menyerukan “eksklusi atau segregasi” kelompok “yang memiliki karakteristik yang dilindungi”. Karena komentar Zemmour tidak mengandung serangan langsung, dan tidak ada seruan eksplisit untuk mengucilkan kelompok mana pun dari Eropa atau pernyataan apa pun tentang orang Afrika yang mengandung stereotip berbahaya, cercaan, atau serangan langsung lainnya, maka komentar tersebut tidak melanggar peraturan Ujaran Kebencian Meta. Dasar pemikiran kebijakan tersebut juga memperjelas bahwa Meta mengizinkan “komentar dan kritik terhadap kebijakan imigrasi”, meskipun yang tidak disampaikan kepada publik adalah bahwa perusahaan mengizinkan seruan untuk eksklusi ketika kebijakan imigrasi sedang dibahas.

Namun, Dewan menemukan kekhawatiran bahwa Meta tidak menganggap orang Afrika sebagai kelompok dengan karakteristik yang dilindungi, mengingat fakta bahwa asal kebangsaan, ras, dan agama dilindungi baik berdasarkan kebijakan Meta maupun hukum hak asasi manusia internasional. Orang Afrika disebutkan di seluruh konten dan, dalam video ini, dijadikan sebagai proksi untuk orang Afrika non-kulit putih.

Dewan juga mempertimbangkan relevansi kebijakan Organisasi dan Individu Berbahaya dengan kasus ini. Namun, mayoritas Dewan berpendapat bahwa postingan tersebut tidak melanggar kebijakan ini karena tidak ada cukup elemen untuk meninjaunya sebagai bagian dari Jaringan Konspirasi Pemicu Kekerasan yang lebih luas. Meta mendefinisikan jaringan ini sebagai aktor non-negara yang memiliki pernyataan misi yang sama, mempromosikan teori-teori tidak berdasar yang mengklaim bahwa persekongkolan rahasia oleh aktor-aktor yang berkuasa berada di balik masalah-masalah sosial dan politik, dan yang secara langsung terkait dengan pola bahaya offline.

Sebagian kecil Anggota Dewan berpendapat bahwa pendekatan Meta terhadap konten yang menyebarkan teori konspirasi berbahaya tidak sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dirancangnya guna mencegah lingkungan eksklusi yang mempengaruhi kelompok minoritas yang dilindungi, baik secara online maupun offline. Berdasarkan kebijakan ini, konten yang melibatkan narasi konspirasi tertentu dimoderasi untuk melindungi kelompok minoritas yang terancam. Meskipun para Anggota Dewan ini yakin bahwa kritik terhadap isu-isu seperti imigrasi harus diizinkan, justru karena diskusi berbasis bukti tentang topik ini sangat relevan, maka penyebaran teori konspirasi seperti Teori Pergantian Besar dapat menimbulkan bahaya. Ini bukanlah konten individual, tetapi efek gabungan dari konten yang dibagikan dalam skala besar dan dengan kecepatan tinggi yang menyebabkan timbulnya permasalahan terbesar bagi perusahaan media sosial. Oleh karenanya, Meta perlu merumuskan kembali kebijakannya agar layanan mereka tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mempromosikan teori konspirasi yang menimbulkan bahaya secara online dan offline.

Meta telah melakukan penelitian terhadap garis kebijakan yang dapat menangani teori konspirasi bernada kebencian, namun perusahaan memutuskan bahwa hal ini pada akhirnya akan mengarah pada penghapusan ujaran politik yang terlalu banyak. Dewan mengkhawatirkan kurangnya informasi yang dibagikan Meta mengenai proses ini.

Keputusan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mendukung keputusan Meta untuk membiarkan postingan tersebut.

Dewan merekomendasikan Meta untuk:

• Memberikan detail yang lebih besar dalam bahasa Standar Komunitas Ujaran Kebencian tentang bagaimana standar ini membedakan diskusi terkait imigrasi dari ujaran berbahaya yang menargetkan orang-orang berdasarkan status migrasi mereka. Ini termasuk menjelaskan bagaimana perusahaan menangani konten yang menyebarkan teori konspirasi bernada kebencian, sehingga pengguna dapat memahami cara Meta melindungi ujaran politik tentang imigrasi sembari mengatasi potensi bahaya offline dari teori-teori ini.

*Ringkasan kasus memberikan gambaran kasus dan tidak memiliki nilai preseden.

Keputusan Kasus Lengkap

1.Ringkasan Keputusan

Dewan Pengawas menguatkan keputusan Meta untuk menghapus postingan di halaman Facebook resmi politisi Prancis, Éric Zemmour, yang berisi video saat Zemmour diwawancarai, ketika dia membahas perubahan demografis di Eropa dan Afrika. Dewan menemukan bahwa konten tersebut tidak melanggar Standar Komunitas Ujaran Kebencian Meta karena tidak secara langsung menyerang seseorang berdasarkan karakteristik yang dilindungi, termasuk ras, etnis, dan asal negara. Mayoritas Dewan menemukan bahwa keputusan Meta untuk mempertahankan konten tersebut di Facebook sudah konsisten dengan tanggung jawab hak asasi manusia mereka. Sebagian kecil Anggota Dewan berpendapat bahwa kebijakan Meta belum cukup untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Meta dalam menangani ancaman signifikan yang ditimbulkan oleh teori konspirasi berbahaya dan eksklusivisme seperti Teori Pergantian Besar. Dewan merekomendasikan agar Meta secara terbuka memberikan klarifikasi tentang cara mereka menangani konten yang menyebarkan teori konspirasi bernada kebencian, mengingat perlunya melindungi ujaran tentang imigrasi sekaligus menangani potensi bahaya offline dari teori konspirasi yang berbahaya tersebut.

2. Deskripsi dan Latar Belakang Kasus

Pada tanggal 7 Juli 2023, seorang pengguna memposting sebuah video di halaman Facebook resmi dan terverifikasi merupakan milik politisi Prancis, Éric Zemmour. Dalam video tersebut, yang merupakan klip berdurasi 50 detik dari wawancara berdurasi lebih panjang yang dilakukan dalam bahasa Prancis, Zemmour membahas perubahan demografis di Eropa dan Afrika. Pengguna yang memposting video tersebut adalah administrator halaman itu, yang memiliki sekitar 300.000 pengikut. Zemmour merupakan kandidat dalam pemilihan presiden Prancis tahun 2022 dan meraih sekitar 7% suara pada putaran pertama, tetapi tidak maju ke putaran selanjutnya. Sebelum mencalonkan diri, Zemmour adalah seorang kolumnis tetap di Le Figaro dan beberapa surat kabar lain, serta komentator TV yang terkenal dengan provokasinya tentang Islam, imigrasi, dan wanita. Sebagaimana dijelaskan secara lebih mendetail di bawah ini, dia pernah terlibat dalam berbagai kasus hukum dan divonis bersalah atas beberapa kasus karena komentar-komentarnya tersebut. Meskipun Meta tidak menganggap pengguna yang memposting video tersebut sebagai tokoh publik, namun perusahaan menganggap Zemmour sebagai tokoh publik.

Dalam video tersebut, Zemmour menyatakan bahwa: “Sejak awal abad ke-20, telah terjadi ledakan populasi di Afrika”. Dia menyatakan bahwa sementara populasi Eropa kurang lebih tetap sama yaitu sekitar 400 juta orang, populasi Afrika telah meningkat menjadi 1,5 miliar orang, “sehingga keseimbangan kekuatan pun bergeser”. Klaim dalam video tersebut dinyatakan lagi dalam keterangannya yang berbahasa Prancis, dengan menyatakan bahwa pada tahun 1900-an, “jika untuk satu orang Afrika terdapat empat orang Eropa, [Eropa] menjajah Afrika”, dan kini “ada empat orang Afrika untuk satu orang Eropa dan Afrika menjajah Eropa”. Angka-angka ini dibandingkan dengan angka-angka yang tersedia dari berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tersedia di bawah ini. Selain itu, posisi mayoritas Dewan pada angka-angka ini dijelaskan secara lebih mendetail di Bagian 8.2 di bawah ini.

Ketika kasus ini diumumkan oleh Dewan pada tanggal 28 November 2023, konten tersebut telah dilihat sekitar 20.000 kali. Pada Januari 2024, konten tersebut telah dilihat sekitar 40.000 kali dan mendapatkan kurang dari 1.000 tanggapan, yang sebagian besar berupa “suka”, disusul dengan “super” dan “Haha”.

Pada tanggal 9 Juli 2023, dua pengguna secara terpisah melaporkan konten tersebut karena dianggap melanggar kebijakan Ujaran Kebencian Meta. Perusahaan secara otomatis menutup kedua laporan tersebut karena tidak diprioritaskan untuk ditinjau dalam jangka waktu 48 jam. Meta menjelaskan bahwa laporan diprioritaskan secara dinamis untuk ditinjau berdasarkan faktor-faktor seperti perkiraan severitas pelanggaran, viralitas konten (jumlah penayangan konten), dan kemungkinan konten tersebut melanggar kebijakan perusahaan. Konten tersebut tidak dihapus dan tetap berada di dalam platform.

Pada tanggal 11 Juli 2023, orang yang pertama kali melaporkan konten tersebut mengajukan banding atas keputusan Meta. Banding tersebut dinilai oleh seorang peninjau manusia yang menguatkan keputusan awal Meta untuk mempertahankan konten tersebut. Pengguna yang melaporkan kemudian mengajukan banding ke Dewan Pengawas.

Sepuluh hari sebelum konten tersebut diposting, penembakan naas terhadap Nahel Merzouk, seorang remaja Prancis berusia 17 tahun keturunan Maroko dan Aljazair, yang tewas setelah dua petugas polisi menembaknya dari jarak dekat di pinggiran kota Paris pada tanggal 27 Juni 2023, memicu meluasnya kerusuhan dan aksi protes dengan kekerasan di Prancis. Protes, yang sedang berlangsung ketika konten tersebut diposting, ditujukan untuk menentang kekerasan polisi dan diskriminasi rasial yang dirasakan sistemik dalam kepolisian di Prancis. Protes ini merupakan aksi protes terbaru dari serangkaian protes panjang tentang kekerasan polisi yang, diklaim, sering menyasar para imigran asal Afrika dan komunitas terpinggirkan lainnya di Prancis.

Menurut Komisi Eropa Melawan Rasisme dan Intoleransi (ECRI), korban utama rasisme di Prancis adalah para imigran, terutama mereka yang berasal dari Afrika dan keturunannya. Pada tahun 2022, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (Committee on the Elimination of Racial Discrimination/CERD) mendesak Prancis untuk menggandakan upayanya untuk secara efektif mencegah dan memerangi ujaran kebencian rasial dan mengatakan bahwa “terlepas dari upaya negara peserta... Komite tetap mengkhawatirkan betapa gigih dan meluasnya diskursus rasis dan diskriminatif, terutama di media dan di Internet”. Mereka juga “mengkhawatirkan pernyataan rasis dari beberapa pemimpin politik terkait etnis minoritas tertentu, khususnya Roma, Wisatawan, orang Afrika, orang keturunan Afrika, orang yang berasal dari Arab, dan non-warga negara,” (CERD/C/FRA/CO/22-23, paragraf 11).

Menurut laporan tahun 1999 dari Departemen Urusan Sosial dan Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa, estimasi populasi Afrika pada tahun 1900 adalah 133 juta jiwa. Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2022 memperkirakan bahwa populasi Afrika pada tahun 2021 berjumlah sekitar 1,4 miliar. Laporan ini juga memproyeksikan bahwa pada tahun 2050, populasi Afrika diperkirakan akan mencapai 2,5 miliar. Menurut laporan tahun 1999 yang sama, populasi Eropa pada tahun 1900 adalah sekitar 408 juta jiwa. Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan jumlah penduduk Eropa pada tahun 2021 adalah sekitar 745 juta jiwa dan akan menurun menjadi sekitar 716 juta jiwa pada tahun 2050.

Di Prancis, seperti halnya di berbagai belahan dunia lainnya, masuknya sejumlah besar migran dari negara lain telah menjadi salah satu topik perdebatan politik yang paling mengemuka. Pada September 2023, sekitar 700.000 pengungsi dan pencari suaka berada di Prancis, menjadikannya negara tuan rumah terbesar ketiga di Uni Eropa. Ketika Dewan meninjau kasus ini, Prancis dilanda protes besar-besaran dan perdebatan publik yang memanas mengenai migrasi di tengah-tengah pengesahan rancangan undang-undang imigrasi baru oleh Parlemen yang, antara lain, menetapkan kuota migrasi dan memperketat peraturan mengenai penyatuan kembali keluarga dan akses ke tunjangan sosial. Zemmour dan partainya sangat aktif dalam diskusi-diskusi ini, dengan mengadvokasi pembatasan imigrasi.

Zemmour telah menjadi subjek dari beberapa proses hukum dan telah divonis bersalah beberapa kali oleh pengadilan Prancis karena menghasut kebencian rasial dan membuat komentar yang menghina secara rasial dalam beberapa tahun terakhir, sebagai akibat dari pernyataannya tentang Muslim, Afrika, orang kulit hitam, dan LGBTQIA+. Zemmour dihukum atas tuduhan menghasut kebencian rasial karena komentar yang dilontarkannya pada tahun 2011 di televisi yang mengatakan “sebagian besar pengedar adalah orang kulit hitam dan Arab. Itu adalah fakta”. Baru-baru ini, pengadilan memutuskan bahwa Zemmour terbukti bersalah atas tuduhan menghasut kebencian rasial pada tahun 2020 dan menjatuhkan denda sebesar 10.000 euro karena menyatakan bahwa migran anak adalah “pencuri, pembunuh, dan pemerkosa”. Itulah mereka. Kita harus memulangkan mereka”. Dia telah menggunakan haknya untuk mengajukan banding dalam kasus lain di mana dia dihukum serta dijatuhi denda oleh pengadilan pemasyarakatan karena menghasut diskriminasi dan kebencian agama terhadap komunitas Muslim Prancis. Keyakinan tersebut didasarkan pada pernyataan yang dia buat di sebuah acara televisi pada tahun 2016 bahwa umat Islam harus diberi “pilihan antara Islam dan Prancis” dan bahwa “selama tiga puluh tahun kita telah mengalami invasi, penjajahan (...) ini juga merupakan perjuangan untuk meng-Islam-kan wilayah yang seharusnya bukan wilayah Islam. Pada bulan Desember 2022, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights) memutuskan bahwa hukuman tersebut tidak melanggar hak kebebasan berekspresi Zemmour.

Meskipun konten dalam kasus ini tidak secara eksplisit menyebutkan Teori Pergantian Besar, konsep ini merupakan inti dari ideologi politik Zemmour dan sangat kuat dalam kampanye kepresidenannya, di mana dia berjanji, jika terpilih, untuk menciptakan “Kementerian Remigrasi”. Dia juga menyatakan bahwa dia akan “memulangkan satu juta” orang asing dalam lima tahun. Menurut penelitian independen yang ditugaskan oleh Dewan, yang dilakukan oleh para ahli teori konspirasi dan politik Prancis, tren media sosial, dan linguistik, para pendukung Teori Pergantian Besar berpendapat bahwa populasi Eropa berkulit putih secara sengaja diganti secara etnis dan budaya melalui migrasi dan pertumbuhan komunitas minoritas. Laporan ini menegaskan bahwa migrasi kontemporer orang-orang non-kulit putih (dan sebagian besar Muslim) dari negara-negara non-Eropa (sebagian besar, di Afrika dan Asia) ke Eropa adalah bentuk perang demografis. Para ahli dari Dewan menekankan bahwa migrasi dan peningkatan migrasi tidak diperdebatkan secara faktual. Sebaliknya, ini adalah desakan bahwa ada persekongkolan atau konspirasi aktual untuk membawa orang-orang non-kulit putih ke Eropa guna menggantikan atau mengurangi proporsi populasi kulit putih yang menandai Teori Pergantian Besar sebagai konspirasi. Ahli linguistik yang dimintai pendapatnya oleh Dewan menjelaskan bahwa Teori Pergantian Besar dan istilah-istilah yang terkait dengannya mengandung “hasutan rasisme, kebencian, dan kekerasan yang menargetkan imigran, orang Eropa non-kulit putih, dan secara spesifik menargetkan Muslim”. Sebuah laporan dari Jaringan Kesadaran Radikalisasi Uni Eropa mencatat bahwa sentimen anti-Semit, anti-Muslim, dan anti-imigrasi yang disebarkan oleh orang-orang yang mendukung Teori Pergantian Besar telah menginformasikan pemilihan target oleh beberapa penyerang tunggal papan atas di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian yang ditugaskan oleh Dewan juga mengindikasikan bahwa teori tersebut telah memicu banyak sekali insiden kekerasan di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penembakan massal di Christchurch, Selandia Baru, yang menewaskan 51 orang Muslim.

Sebagian kecil Dewan juga menganggap fakta bahwa meningkatnya aksi protes sayap kanan yang disertai kekerasan di Prancis selama setahun terakhir sebagai konteks yang penting. Menyusul penikaman maut terhadap seorang remaja dalam sebuah pesta pada tanggal 18 November di Crépol, sebuah komunitas masyarakat pedesaan di Prancis, para aktivis dan partai-partai sayap kanan memimpin aksi protes yang diwarnai dengan kekerasan, di mana para pengunjuk rasa terlibat bentrokan fisik dengan pihak kepolisian. Mereka menuduh imigran dan minoritas sebagai pihak yang bertanggung jawab, meskipun faktanya dari sembilan orang yang ditangkap terkait penikaman tersebut, delapan di antaranya adalah orang Prancis dan satu orang Italia. Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin mengatakan bahwa para anggota milisi “berusaha menyerang orang-orang Arab, orang-orang dengan warna kulit yang berbeda, dan berbicara mengenai nostalgia mereka terhadap Reich Ketiga”. Politisi Partai Hijau Prancis, Sandrine Rousseau, membandingkan berbagai aksi protes ini dengan ratonnade, yaitu kekerasan fisik yang dilakukan terhadap etnis minoritas atau kelompok sosial, yang umumnya dilakukan terhadap orang-orang yang berasal dari Afrika Utara. Peristiwa ratonnade yang sangat terkenal, yang sering dikaitkan dengan kepopuleran istilah ini, terjadi pada 17 Oktober 1961 saat protes damai warga Aljazair yang menewaskan 200 orang Aljazair dalam sebuah ledakan kekerasan polisi. Kata ini muncul berulang kali dalam konteks yang berbeda di Prancis sejak saat itu. Misalnya, pada bulan Desember 2022, politisi Prancis bergabung dengan pengguna media sosial untuk mengecam kekerasan di jalanan, yang membandingkannya denganratonnade setelah pertandingan Piala Dunia Prancis-Maroko.

3. Otoritas dan Lingkup Dewan Pengawas

Dewan memiliki otoritas untuk meninjau kembali keputusan Meta setelah adanya banding dari pihak yang sebelumnya melaporkan konten yang dibiarkan (Piagam Pasal 2, Bagian 1.); Anggaran Rumah Tangga Pasal 3, Bagian 1).

Dewan dapat menegakkan atau membatalkan keputusan Meta (Piagam Pasal 3, Bagian 5), dan keputusan ini mengikat perusahaan (Piagam Pasal 4). Meta juga harus menilai kelayakan penerapan keputusan Dewan sehubungan dengan konten identik dengan konteks paralel (Piagam Pasal 4). Keputusan Dewan dapat mencakup rekomendasi tidak mengikat yang harus ditanggapi oleh Meta (Piagam Pasal 3, Bagian 4; Pasal 4). Jika Meta berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka Dewan memantau penerapannya.

4.Sumber Otoritas dan Panduan

Standar dan preseden berikut menyampaikan analisis Dewan dalam kasus ini:

I.Keputusan Dewan Pengawas

• Penyangkalan Holocaust
• Kekerasan Komunal di Negara Bagian Odisha, India
• Kartun Knin
• Postingan Al Jazeera yang Dibagikan
• Penangguhan Mantan Presiden Trump
• Penggambaran Zwarte Piet

II.Kebijakan Konten Meta

Ujaran Kebencian

Dasar pemikiran kebijakan untuk Standar Komunitas Ujaran Kebencian menjelaskan bahwa ujaran kebencian, yang didefinisikan sebagai serangan langsung terhadap orang lain atas dasar karakteristik yang dilindungi, tidak diizinkan di platform ini “karena hal tersebut menciptakan lingkungan yang penuh intimidasi dan eksklusi, dan, dalam beberapa kasus, dapat mendorong terjadinya kekerasan di dunia nyata”. Kebijakan tersebut menetapkan karakteristik yang dilindungi, antara lain, ras, etnis, asal kebangsaan, dan afiliasi agama. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa “serangan dibagi menjadi dua tingkat severitas”, dengan serangan Tingkat 1 merupakan serangan yang terparah. Dasar pemikiran Standar Komunitas Ujaran Kebencian juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut “melindungi pengungsi, migran, imigran, dan pencari suaka dari serangan terberat”, namun Meta mengizinkan “komentar dan kritik terhadap kebijakan imigrasi”. Panduan internal Meta untuk moderator konten menguraikan hal ini, dengan menjelaskan bahwa Meta menganggap status migran, imigran, pengungsi, dan pencari suaka sebagai status semu yang dilindungi. Artinya, Meta melindungi mereka dari serangan Tingkat 1 tetapi tidak untuk serangan Tingkat 2 berdasarkan kebijakan Ujaran Kebencian.

Kebijakan tersebut, yang sebelumnya memiliki tiga tingkatan serangan berbeda namun kini hanya memiliki dua tingkatan, saat ini melarang sebagai serangan Tingkat 2, di antara jenis konten lainnya, “eksklusi atau segregasi dalam bentuk seruan untuk bertindak, pernyataan niat, pernyataan aspiratif atau bersyarat, atau pernyataan yang mengadvokasi atau mendukung yang didefinisikan sebagai: [...] eksklusi eksplisit, yang berarti hal-hal seperti mengusir kelompok tertentu atau mengatakan bahwa mereka dilarang masuk”. Meta menolak permintaan Dewan untuk memublikasikan informasi lebih lanjut tentang panduan internal kepada peninjau konten mengenai hal ini.

Dalam postingan Newsroom 2017 yang berjudul “Hard Questions: Who Should Decide What Is Hate Speech in an Online Global Community?”, yang ditautkan di bagian bawah dasar pemikiran Standar Komunitas Ujaran Kebencian dengan teks, “Pelajari lebih lanjut tentang pendekatan kami terhadap ujaran kebencian”, Meta mengakui bahwa perdebatan kebijakan tentang imigrasi sering kali menjadi “perdebatan tentang ujaran kebencian, karena kedua belah pihak menggunakan bahasa yang menghasut”. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa setelah meninjau postingan di Facebook mengenai perdebatan migrasi secara global, mereka “memutuskan untuk mengembangkan panduan baru guna menghapus seruan untuk melakukan kekerasan terhadap para migran atau referensi yang merendahkan martabat mereka—seperti perbandingan dengan hewan, kotoran, atau sampah”. Namun, perusahaan tetap membiarkan “kemampuan orang untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang imigrasi itu sendiri”, karena perusahaan “berkomitmen kuat untuk memastikan Facebook tetap menjadi tempat perdebatan yang sah”.

Individu dan Organisasi Berbahaya

Dasar pemikiran untuk Organisasi dan Individu Berbahaya dalam Standar Komunitas menyatakan bahwa Meta tidak mengizinkan organisasi atau individu yang menyatakan misi kekerasan atau terlibat dalam kekerasan untuk berada di platform Meta. Standar ini juga menjelaskan bahwa Meta menilai entitas-entitas ini berdasarkan perilaku mereka, secara online maupun offline—khususnya yang berkaitan dengan kekerasan.

Standar Komunitas Organisasi dan Individu Berbahaya menjelaskan bahwa Meta melarang keberadaan Jaringan Konspirasi Pemicu Kekerasan, yang saat ini didefinisikan sebagai aktor non-negara yang: (i) “diidentifikasi dengan nama, pernyataan misi, simbol, atau leksikon yang digunakan bersama”; (ii) “mempromosikan teori-teori tak berdasar yang berusaha menjelaskan penyebab utama masalah, peristiwa, dan situasi sosial dan politik yang signifikan dengan klaim adanya persekongkolan rahasia oleh dua atau lebih aktor yang berkuasa”; dan (iii) “secara eksplisit mengadvokasi atau secara langsung terkait dengan pola bahaya fisik offline yang dilakukan oleh para pengikutnya yang termotivasi oleh keinginan untuk menarik perhatian atau memperbaiki bahaya yang diidentifikasikan dalam teori-teori tak berdasar yang dipromosikan oleh jaringan tersebut”.

Analisis Dewan tentang kebijakan konten tersebut juga disampaikan oleh komitmen terhadap “suara” Meta, yang digambarkan perusahaan sebagai “terpenting”, serta nilai-nilai keselamatan dan martabatnya.

III. Tanggung Jawab Hak Asasi Manusia Meta

Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP), yang didukung oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011, menetapkan kerangka kerja sukarela untuk tanggung jawab hak asasi manusia untuk bisnis swasta. Pada tahun 2021, Meta mengumumkanKebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan, yang menegaskan kembali komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan UNGP. Analisis Dewan terhadap tanggung jawab hak asasi manusia Meta dalam kasus ini didasarkan pada standar internasional berikut:

• Hak kebebasan berekspresi: Pasal 19, Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR), Pasal 20, paragraf 2 ICCPR, Komentar Umum 34, Komite Hak Asasi Manusia, 2011; Pelapor Khusus PBB (UNSR) tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, laporan: A/HRC/38/35 (2018) dan A/74/486 (2019).
• Kesetaraan dan antidiskriminasi: Pasal 2, para. 1 dan Pasal 26, ICCPR; Pasal 2, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD); Majelis Umum PBB, resolusi A/RES/73/195.
• Hak untuk hidup: Pasal 6, ICCPR.

5. Pengajuan Pengguna

Dewan menerima pengajuan dari pengguna yang melaporkan konten tersebut dan mengajukan banding atas keputusan Meta untuk mempertahankan konten tersebut, sebagai bagian dari banding mereka kepada Dewan. Dalam pengajuan tersebut, pengguna yang mengajukan banding mengatakan bahwa Zemmour menjelaskan penjajahan dan migrasi hanya dalam hal kelebihan populasi, yang diklasifikasikan oleh pengguna tersebut sebagai “berita palsu”.

6. Pengajuan Meta

Setelah Dewan memilih kasus ini, Meta kemudian meninjau postingan tersebut terhadap kebijakan Ujaran Kebencian dengan para ahli di bidangnya dan memutuskan bahwa keputusan awal untuk membiarkan konten tersebut tetap ada adalah tindakan yang benar. Meta tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai tugas atau area pengetahuan spesifik dari para ahli yang melakukan tinjauan tambahan ini. Meta menekankan bahwa, agar sebuah konten dapat dianggap melanggar, kebijakan tersebut mewajibkan adanya kelompok karakteristik yang dilindungi dan serangan langsung—dan klaim tentang perubahan populasi dan penjajahan tidak memiliki kedua elemen tersebut. Meta menjelaskan bahwa mereka tidak menganggap tuduhan bahwa suatu kelompok “menjajah” suatu tempat sebagai serangan tersendiri selama hal tersebut bukan merupakan seruan untuk eksklusi, dan menekankan bahwa mereka “ingin agar warga negara dapat mendiskusikan hukum dan kebijakan negara mereka selama diskusi tersebut bukan merupakan serangan terhadap kelompok rentan yang mungkin merupakan subjek dari hukum-hukum tersebut”. Terakhir, Meta menjelaskan bahwa konten tersebut tidak mengidentifikasi kelompok dengan karakteristik yang dilindungi karena Zemmour merujuk pada “Afrika”, sebuah benua dan negaranya, dan bahwa “kebijakan Ujaran Kebencian tidak melindungi negara atau institusi dari serangan”.

Meta menolak untuk mencabut kerahasiaan terkait proses pengembangan kebijakan perusahaan tentang teori konspirasi yang berbahaya. Meta justru menyatakan: “Kami telah mempertimbangkan opsi kebijakan yang spesifik untuk konten yang membahas teori konspirasi yang tidak melanggar kebijakan kami yang sudah ada. Namun, kami telah menyimpulkan bahwa, untuk saat ini, menerapkan salah satu opsi tersebut akan berisiko menghilangkan sejumlah besar ujaran politik”.

Dewan mengajukan delapan pertanyaan kepada Meta secara tertulis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mencakup pengembangan kebijakan Meta dalam kaitannya dengan Teori Pergantian Besar; penerapan berbagai lini kebijakan Ujaran Kebencian dan Organisasi dan Individu Berbahaya; dan riwayat pelanggaran untuk halaman Facebook dan pengguna yang memposting. Meta menjawab enam pertanyaan Dewan, dengan dua pertanyaan yang tidak dijawab dengan baik. Setelah Meta tidak memberikan detail yang memadai dalam menanggapi pertanyaan awal Dewan mengenai pengembangan kebijakan sehubungan dengan Teori Pergantian Besar, Dewan mengajukan pertanyaan lanjutan dan Meta memberikan informasi tambahan namun masih belum komprehensif.

7.Komentar Publik

Dewan Pengawas menerima 15 komentar publik. Tujuh dari komentar-komentar tersebut berasal dari Amerika Serikat dan Kanada, tiga dari Eropa, dua dari Asia Tengah dan Selatan, satu dari Timur Tengah dan Afrika Utara, satu dari Asia Pasifik dan Oseania, dan satu dari Afrika Sub-Sahara. Jumlah ini mencakup komentar publik yang merupakan duplikat atau dikirimkan dengan izin untuk dipublikasikan, tetapi tidak memenuhi ketentuan Dewan untuk publikasi. Komentar publik dapat dikirimkan kepada Dewan dengan atau tanpa persetujuan untuk dipublikasikan, dan dengan atau tanpa persetujuan untuk diatribusikan (yaitu, secara anonim).

Pengajuan yang masuk utamanya mencakup dua tema. Pertama, beberapa komentar menekankan bahwa menghapus konten yang sedang ditinjau dalam kasus ini sama saja dengan penyensoran, dan bahkan dapat “meningkatkan kemarahan warga yang merasa suara mereka tidak didengar” (PC-22009). Kedua, dua organisasi mengajukan komentar yang menekankan dampak negatif offline dari jenis konten ini dan, secara khusus, Teori Pergantian Besar. Kedua komentar ini menyatakan bahwa ada hubungan antara pembantaian Christchurch dan teori tersebut (PC-22013, Digital Rights Foundation; PC-22014, Proyek Global Melawan Kebencian dan Ekstremisme).

Untuk membaca komentar publik yang dikirimkan untuk kasus ini, silakan klik di sini.

8.Analisis Dewan Pengawas

Dewan menganalisis kebijakan konten Meta, tanggung jawab hak asasi manusia dan nilai-nilai untuk menentukan apakah konten dalam kasus ini harus dihapus. Dewan juga menilai implikasi dari kasus ini untuk pendekatan Meta yang lebih luas terhadap tata kelola konten.

Dewan memilih kasus ini sebagai kesempatan untuk meninjau pendekatan Meta terhadap konten yang menargetkan migran dalam konteks retorika anti-imigran yang kian mendunia dan perdebatan publik yang memanas mengenai kebijakan imigrasi; terutama mengingat tantangan yang terkait dengan pembedaan, dalam skala besar, konten berbahaya dari ujaran politik yang mendiskusikan kebijakan imigrasi.

8.1 Kepatuhan terhadap Kebijakan Konten Meta

Dewan menyimpulkan bahwa konten tersebut tidak melanggar kebijakan Meta. Dengan demikian, keputusan Meta untuk membiarkan konten tersebut di Facebook sudah tepat. Namun, sebagian kecil Dewan percaya bahwa kebijakan Meta dapat dengan jelas membedakan kritik yang paling keras sekalipun terhadap kebijakan imigrasi dengan ujaran yang melibatkan teori konspirasi yang berbahaya bagi kelompok-kelompok yang dilindungi.

I.Aturan Konten

Ujaran Kebencian

Mayoritas Dewan menyimpulkan bahwa konten dalam kasus ini tidak melanggar Standar Komunitas Ujaran Kebencian Meta, dan pada kenyataannya merupakan contoh ekspresi atas pendapat yang dilindungi, meskipun kontroversial, tentang topik imigrasi. Klip wawancara Zemmour berdurasi 50 detik yang diposting oleh pengguna tersebut tidak berisi ajakan untuk melakukan kekerasan, dan juga tidak mengandung kata-kata yang merendahkan martabat atau kebencian terhadap kelompok-kelompok yang rentan. Fakta bahwa di masa lalu Zemmour pernah dituntut dan divonis bersalah karena menggunakan bahasa yang mengandung kebencian, atau bahwa tema postingannya memiliki kemiripan dengan Teori Pergantian Besar—yang diyakini banyak orang telah memicu kekerasan terhadap migran dan anggota kelompok minoritas—bukanlah alasan yang tepat untuk menghapus postingan yang tidak melanggar standar Meta. Kebijakan ini mewajibkan adanya dua elemen untuk konten yang dianggap melanggar: (i) “serangan langsung” dan (ii) kelompok “karakteristik yang dilindungi” yang menjadi sasaran serangan langsung tersebut. Meta mendefinisikan “serangan langsung” sebagai, di antara jenis-jenis ujaran lainnya, “eksklusi atau segregasi dalam bentuk seruan untuk bertindak”, sebagaimana dijelaskan secara lebih mendetail dalam Bagian 4 di atas. Selain itu, dasar pemikiran kebijakan tersebut menjelaskan bahwa Meta mengizinkan “komentar dan kritik terhadap kebijakan imigrasi”.

Bagi mayoritas Dewan, komentar Zemmour dalam video tersebut berfokus terutama pada informasi demografis yang disajikannya mengenai Afrika, Eropa, dan “penjajahan”. Video tersebut berisi, di antara penegasan-penegasan lainnya, pernyataan, “Jadi keseimbangan kekuatan telah berbalik”, dan “Ketika sekarang ada empat orang Afrika untuk satu orang Eropa, apa yang terjadi? Afrika menjajah Eropa, dan khususnya, Prancis”. Komentar Zemmour tidak mengandung serangan langsung, dan faktanya dia tidak menggunakan frasa “Pergantian Besar” atau merujuk langsung ke teori tersebut. Tidak ada seruan eksplisit untuk mengucilkan kelompok mana pun dari Eropa, dan tidak ada pernyataan apa pun tentang orang Afrika yang sama saja dengan stereotip berbahaya, cercaan, atau serangan langsung lainnya. Namun, Dewan menemukan kekhawatiran bahwa Meta tidak menganggap orang Afrika sebagai kelompok dengan karakteristik yang dilindungi, mengingat fakta bahwa asal kebangsaan, ras, dan agama merupakan karakteristik yang dilindungi baik berdasarkan kebijakan Meta maupun hukum hak asasi manusia internasional. Orang Afrika disebutkan di seluruh konten. Afrika adalah sebuah kumpulan negara—sehingga “orang Afrika” merujuk pada orang-orang berkewarganegaraan negara-negara di Afrika. Kedua, dalam konteks komentar dan diskusi Zemmour sebelumnya mengenai migrasi di Prancis, istilah “orang Afrika” berfungsi sebagai proksi untuk orang Afrika non-kulit putih, khususnya orang Afrika berkulit hitam dan Muslim.

Individu dan Organisasi Berbahaya

Mayoritas Dewan juga menyimpulkan bahwa konten tersebut tidak melanggar kebijakan Organisasi dan Individu Berbahaya Meta, mengingat kurangnya elemen yang diperlukan untuk menilai konten tertentu ini sebagai bagian dari Jaringan Konspirasi Pemicu Kekerasan yang lebih luas.

Sebagaimana dijelaskan pada Bagian 6 di atas, Meta mempertimbangkan opsi-opsi kebijakan spesifik untuk konten yang membahas teori konspirasi yang tidak melanggar kebijakan apa pun, tetapi menyimpulkan bahwa, untuk saat ini, menerapkan opsi-opsi tersebut akan berisiko menghilangkan sejumlah besar ujaran politis. Dewan menyatakan kekhawatiran mereka tentang kurangnya informasi yang diberikan oleh Meta dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan Dewan mengenai proses pengembangan kebijakan ini. Dewan mencatat bahwa perusahaan tidak memberikan informasi spesifik mengenai penelitian yang telah dilakukan, informasi yang diperoleh, cakupan jangkauan, jenis ahli yang dimintai pendapat, atau opsi kebijakan yang dianalisis. Dewan juga mengkhawatirkan bahwa Meta memilih untuk tidak membagikan informasi tentang proses pengembangan kebijakan dan hasilnya kepada publik.

Sebagian kecil Dewan memahami bahwa meskipun konten tersebut secara implisit menargetkan beberapa kelompok dengan karakteristik dilindungi yang tumpang tindih (orang kulit hitam, Arab, dan Muslim), seperti yang saat ini disebutkan, peraturan yang termasuk dalam kebijakan Ujaran Kebencian dan Organisasi dan Individu Berbahaya Meta tidak melarang konten semacam ini. Namun, fakta bahwa tulisan tersebut hanya mengulang bagian yang lebih “menarik” dari Teori Pergantian Besar, bukanlah hal yang menentukan. Dalam keputusan Dewan pada kasus Penangguhan Mantan Presiden Trump, Dewan menyoroti bahwa Meta “harus menilai postingan oleh pengguna yang berpengaruh dalam konteks yang sesuai dengan cara yang mungkin dipahami, meskipun pesan provokatif mereka dikemas dalam bahasa yang didesain untuk menghindari tanggung jawab hukum”.

Meskipun demikian, sebagaimana akan dijelaskan secara lebih mendetail pada Bagian 8.3, bagi sebagian kecil Dewan, pendekatan Meta terhadap konten yang menyebarkan teori konspirasi berbahaya, seperti Teori Pergantian Besar, tidak konsisten dengan tujuan berbagai kebijakan yang dirancang perusahaan untuk mencegah terciptanya lingkungan intimidatif dan eksklusi yang memengaruhi kaum minoritas terlindungi dari bahaya online dan offline. Meskipun sebagian kecil Dewan sangat setuju bahwa kebijakan Meta harus mengizinkan kritik dan diskusi tentang semua masalah (seperti imigrasi) yang relevan dalam masyarakat demokratis, kebijakan tersebut juga harus menetapkan pagar pembatas yang jelas untuk mencegah penyebaran serangan implisit atau eksplisit terhadap kelompok-kelompok yang rentan, dengan mempertimbangkan bahaya offline dari narasi konspirasi tertentu, seperti Teori Pergantian Besar.

II. Transparansi

Meta memberikan beberapa insight tentang cara mereka menangani konten yang berhubungan dengan imigrasi di Pusat Transparansi di bawah Standar Komunitas Ujaran Kebencian, di mana perusahaan menjelaskan bahwa pengungsi, migran, imigran, dan pencari suaka adalah pihak yang dilindungi dari serangan terparah. Dalam postingan Newsroom 2017, yang ditautkan dari dasar pemikiran kebijakan Ujaran Kebencian, Meta memberikan beberapa detail tambahan. Namun, perusahaan tidak secara eksplisit menjelaskan cara mereka menangani konten yang berhubungan dengan Teori Pergantian Besar. Postingan tahun 2017 berisi informasi yang relevan dengan topik tersebut tetapi tidak diperbarui setelah proses pengembangan kebijakan tahun 2021 yang disebutkan pada Bagian 6 di atas. Meta juga tidak secara eksplisit menjelaskan dalam kebijakan publiknya bahwa seruan eksklusi diizinkan dalam konteks diskusi mengenai imigrasi. Tidak jelas juga bagaimana serangan implisit atau terselubung dalam konteks ini akan ditangani.

8.2 Kepatuhan terhadap Tanggung Jawab Hak Asasi Manusia Meta

Mayoritas Dewan menemukan bahwa membiarkan konten tersebut tetap ada merupakan langkah yang konsisten dengan tanggung jawab hak asasi manusia Meta. Sebagian kecil Dewan yakin bahwa, agar konsisten dengan tanggung jawab hak asasi manusia mereka, Meta perlu merumuskan kembali kebijakannya sehingga layanan mereka tidak disalahgunakan oleh pihak yang mempromosikan teori konspirasi yang menyebabkan bahaya, baik secara online maupun offline.

Kebebasan Berekspresi (Pasal 19, ICCPR)

Pasal 19 ICCPR memberikan perlindungan luas terhadap hak atas kebebasan berekspresi, termasuk “kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan setiap jenis informasi dan diskursus”, termasuk “wacana politik” dan komentar mengenai “urusan publik”, (Komentar Umum No.34, paragraf 11). Komite Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa ruang lingkup hak ini “bahkan mencakup ekspresi yang mungkin dianggap sangat menyinggung, meskipun ekspresi tersebut dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan pasal 19, paragraf 3 dan pasal 20” yang melindungi hak atau reputasi orang lain atau melarang hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan maupun kekerasan (Komentar Umum No. 34, paragraf 11).

Dalam konteks debat publik mengenai migrasi, Majelis Umum PBB mencatat komitmennya untuk “melindungi kebebasan berekspresi sesuai dengan hukum internasional, dan mengakui bahwa debat yang terbuka dan bebas memiliki kontribusi terhadap pemahaman komprehensif mengenai semua aspek migrasi”. Lebih jauh lagi, mereka berkomitmen untuk “mendorong diskursus publik yang terbuka dan berbasis bukti mengenai migrasi dan migran dalam kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat yang menghasilkan persepsi yang lebih realistis, manusiawi, dan konstruktif dalam hal ini”, (A/RES/73/ 195, paragraf 33). Imigrasi dan kebijakan terkait—yang diperdebatkan secara sengit dan relevan dengan proses politik tidak hanya di Prancis, tetapi juga di tingkat global—merupakan topik yang sah untuk diperdebatkan di platform Meta. Bagi sebagian besar Dewan, mengingat potensi implikasinya terhadap perdebatan publik, pelarangan ujaran semacam ini di platform Meta jelas merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan menjadi preseden yang berbahaya. Bagi sebagian kecil Dewan, justru karena diskusi terbuka dan berbasis bukti mengenai imigrasi sangatlah relevan dengan masyarakat demokratis, maka penyebaran teori konspirasi, seperti Teori Pergantian Besar, di platform media sosial bisa sangat berbahaya. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Institute for Strategic Dialogue, metode yang digunakan untuk menyebarkan teori tersebut “termasuk meme rasis yang tidak manusiawi, mendistorsi dan menggambarkan data demografis secara keliru, serta menyangkal sains”.

Ketika pembatasan ekspresi diterapkan oleh suatu negara, maka pembatasan ini harus memenuhi persyaratan legalitas, tujuan sah, serta kebutuhan dan proporsionalitas (Pasal 19, paragraf 3, ICCPR). Persyaratan ini sering disebut sebagai “pengujian tiga bagian”. Dewan menggunakan kerangka kerja ini untuk menginterpretasikan komitmen hak asasi manusia sukarela Meta, baik dalam kaitannya dengan keputusan setiap konten yang sedang ditinjau dan apa yang dikatakan tentang pendekatan Meta yang lebih luas untuk tata kelola konten. Sebagaimana dinyatakan oleh Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan berekspresi, meskipun “perusahaan tidak memiliki kewajiban terhadap Pemerintah, dampaknya mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan pertanyaan serupa mengenai perlindungan hak kebebasan berekspresi penggunanya” (A/74/486, paragraf 41).

I. Legalitas (Kejelasan dan Aksesibilitas Aturan)

Prinsip legalitas mewajibkan aturan-aturan yang membatasi ekspresi untuk dapat diakses dan jelas, dirumuskan dengan ketepatan yang memadai sehingga memungkinkan seseorang untuk mengatur perilakunya secara pantas (Komentar Umum No. 34, paragraf 25). Selain itu, aturan ini “tidak boleh memberikan keleluasaan tanpa batas terhadap pembatasan kebebasan berekspresi pada mereka yang bertanggung jawab atas penggunaan[nya]” dan harus “memberikan panduan yang memadai kepada mereka yang bertanggung jawab atas penggunaannya guna memungkinkan mereka untuk memastikan mana jenis ekspresi yang dibatasi dengan benar dan mana jenis yang tidak” (Ibid). Jika diterapkan pada aturan yang mengatur ujaran online, maka Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi menyatakan bahwa aturan tersebut harus jelas dan spesifik (A/HRC/38/35, paragraf 46). Orang yang menggunakan platform Meta harus dapat mengakses dan memahami peraturan serta peninjau konten harus memiliki panduan yang jelas mengenai penegakan peraturan tersebut.

Saat ini tidak ada kebijakan Meta yang “secara spesifik dan jelas” melarang konten dalam kasus ini. Bagi mayoritas Dewan, pengguna biasa yang membaca Standar Komunitas Ujaran Kebencian atau postingan blog “Pertanyaan Keras” dari Meta tahun 2017 (yang ditautkan dari Standar Komunitas) mungkin akan mendapatkan kesan bahwa hanya serangan yang paling parah terhadap imigran dan migran yang akan dihapus, karena Meta dengan jelas mengindikasikan bahwa mereka bermaksud untuk mengizinkan komentar dan kritik terhadap kebijakan imigrasi di platformnya. Mayoritas Dewan berpendapat bahwa komitmen ini sejalan dengan tanggung jawab hak asasi manusia Meta. Bagi sebagian kecil Dewan, kebijakan Ujaran Kebencian bertujuan untuk mencegah terciptanya lingkungan eksklusi atau segregasi yang disebabkan oleh teori konspirasi yang penuh kebencian seperti Teori Pergantian Besar. Mengingat bahwa konten yang menggunakan teori-teori tersebut biasanya menargetkan kelompok-kelompok yang rentan serta minoritas dan merupakan serangan terhadap martabat mereka, pengguna biasa dapat memperoleh perlindungan dari jenis konten ini berdasarkan kebijakan Ujaran Kebencian Meta.

Kebijakan Organisasi dan Individu Berbahaya Meta saat ini tidak memiliki ketentuan yang melarang konten dalam kasus ini. Bagi mayoritas Dewan, meskipun Meta secara spesifik dan jelas melarang konten yang terlibat dengan Teori Pergantian Besar di dalam platformnya, konten dalam kasus ini tidak sampai menyebutkan nama teori tersebut atau menguraikan elemen-elemen dari teori tersebut dengan cara yang dapat dianggap konspiratif dan berbahaya. Postingan tersebut tidak menuduh bahwa arus migrasi ke Eropa yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu merupakan bagian dari persekongkolan rahasia yang melibatkan aktor-aktor dengan agenda tersembunyi.

II.Tujuan yang Sah

Setiap pembatasan kebebasan ekspresi juga harus mengejar setidaknya satu tujuan sah yang tercantum dalam ICCPR, yang mencakup perlindungan “hak orang lain”. “Istilah ‘hak’ mencakup hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan dan secara lebih umum dalam hukum hak asasi manusia internasional”, (Komentar Umum No. 34, paragraf 28).

Dalam beberapa keputusan, Dewan telah menemukan bahwa kebijakan Meta mengenai Ujaran Kebencian, yang bertujuan untuk melindungi orang-orang dari bahaya yang disebabkan oleh ujaran kebencian, mengupayakan tujuan yang sah dan diakui oleh standar hukum hak asasi manusia internasional (lihat, keputusan Kartun Knin). Kebijakan ini melindungi hak untuk hidup (Pasal 6, paragraf 1, ICCPR) serta hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk berdasarkan ras, etnis, dan asal kebangsaan (Pasal 2, paragraf 1, ICCPR; Pasal 2, ICERD). Dewan sebelumnya juga telah menemukan bahwa kebijakan Organisasi dan Individu Berbahaya Meta bertujuan untuk mencegah dan menghentikan bahaya di dunia nyata dengan tujuan yang sah untuk melindungi hak-hak orang lain (lihat keputusan Membagikan Postingan Al Jazeera). Sebaliknya, Dewan telah berulang kali mencatat bahwa membatasi ekspresi dengan tujuan semata-mata untuk melindungi seseorang dari pelanggaran bukanlah tujuan yang sah, (lihat Penggambaran Zwarte Piet yang mengutip Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, laporan A/74/486, paragraf 24, dan Penangguhan Mantan Presiden Trump), karena hukum hak asasi manusia internasional sangat menjunjung tinggi kebebasan berekspresi (Komentar Umum No. 34, paragraf 38).

III. Kebutuhan dan Proporsionalitas

Prinsip kebutuhan dan proporsionalitas menyatakan bahwa segala pembatasan kebebasan berekspresi “harus sesuai untuk mencapai fungsi perlindungannya; pembatasan tersebut harus menjadi instrumen yang lebih bijaksana di antara pembatasan yang dapat mencapai fungsi perlindungannya; [dan] pembatasan tersebut harus proporsional terhadap kepentingan yang akan dilindungi” (Komentar Umum No. 34, paragraf 34). Sifat dan jangkauan tanggapan yang tersedia bagi perusahaan seperti Meta berbeda dengan yang tersedia bagi Negara, dan sering kali merupakan pelanggaran hak yang tidak terlalu berat dibandingkan, misalnya, hukuman pidana. Sebagai bagian dari tanggung jawab hak asasi manusia, perusahaan media sosial harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan tanggapan terhadap konten bermasalah selain penghapusan untuk memastikan pembatasan disesuaikan secara sempit (A/74/486, paragraf 51).

Ketika menganalisis risiko yang ditimbulkan oleh konten yang berpotensi menimbulkan kekerasan, Dewan berpedoman pada pengujian enam faktor yang dijelaskan dalam Rencana Aksi Rabat, yang membahas hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan (OHCHR, A/HRC/22/17/Add.4, 2013). Pengujian ini mempertimbangkan konteks, penutur, maksud, konten dan bentuk, sejauh mana ekspresi tersebut telah disebarluaskan, dan kemungkinan bahaya yang akan terjadi.

Bagi mayoritas Dewan, penghapusan konten dalam kasus ini tidak perlu atau tidak proporsional. Pengujian Rabat menekankan pada isi dan bentuk ujaran sebagai “elemen penting dalam hasutan”. Dalam konten yang ditinjau dalam kasus ini, komentar Zemmour, sebagaimana ditampilkan ulang dalam klip berdurasi 50 detik yang diposting oleh pengguna, tidak secara langsung terlibat dengan elemen konspirasi Teori Pergantian Besar dan video tersebut tidak mengandung elemen yang bersifat menghasut, seperti gambar kekerasan atau menghasut. Komentar dan keterangannya juga tidak mengandung seruan langsung untuk melakukan kekerasan atau eksklusi. Mayoritas Dewan percaya bahwa mengecualikan konten yang kontroversial secara politik berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh penutur di tempat lain akan melanggar kebebasan berekspresi. Mayoritas Dewan melihat angka-angka yang dikutip Zemmour hanya sedikit dibesar-besarkan. Mayoritas Dewan juga mencatat bahwa topik utama pernyataan Zemmour dalam video tersebut adalah imigrasi, yang mungkin merupakan salah satu isu politik yang paling hangat saat ini.

Bagi sebagian kecil Dewan Komisaris, konten dalam kasus ini tidak melanggar kebijakan Meta saat ini (lihat Bagian 8.1). Namun, perusahaan telah merancang serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terciptanya lingkungan eksklusi dan intimidasi yang tidak hanya memengaruhi minoritas yang dilindungi secara online (berdampak pada suara kelompok yang dikecualikan), tetapi juga secara offline. Berdasarkan kebijakan ini, narasi antisemit dan supremasi kulit putih, serta konten dari Jaringan Konspirasi Pemicu Kekerasan akan dimoderasi. Menghapus konten semacam itu merupakan tindakan yang sejalan dengan tanggung jawab hak asasi manusia Meta. Sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2 di atas, Teori Pergantian Besar menyatakan bahwa ada persekongkolan yang disengaja untuk mencapai penggantian populasi kulit putih di Eropa dengan populasi migran yang sebagian besar berasal dari Afrika dan Asia. Penyebaran narasi Teori Pergantian Besar telah berkontribusi pada hasutan rasisme, kebencian, dan kekerasan yang menargetkan imigran, orang Eropa non-kulit putih, dan Muslim. Sebagian kecil Dewan menekankan bahwa ini bukan sekadar ide abstrak atau pendapat kontroversial, melainkan lebih merupakan teori konspirasi yang mengarah pada bahaya online dan offline. Hal ini tidak dapat dipungkiri berkontribusi pada terciptanya suasana eksklusi dan intimidasi terhadap minoritas tertentu. Bukti bahaya yang ditimbulkan oleh sirkulasi konten antisemit secara agregat atau kumulatif, berskala, dan berkecepatan tinggi di platform Meta, sebagaimana dibahas dalam kasus Penolakan Holocaust, serupa dengan bukti bahaya yang ditimbulkan oleh Teori Pergantian Besar, yang ditunjukkan dalam Bagian 2. Karena alasan-alasan ini, sebagian kecil Dewan menganggap bahwa hal tersebut tidak konsisten dengan prinsip non-diskriminasi dan nilai-nilai keselamatan dan martabat Meta, di mana Meta memutuskan untuk melindungi kelompok minoritas tertentu yang terancam dari eksklusi dan diskriminasi yang disebabkan oleh narasi konspiratif, sementara membiarkan kelompok minoritas lainnya yang berada dalam situasi risiko yang sama tidak terlindungi. Sebagian kecil Dewan tidak menemukan alasan yang kuat untuk membedakan pendekatan Meta terhadap Teori Pergantian Besar dengan pendekatan perusahaan terhadap narasi konspirasi lain yang disebutkan di atas, di mana Meta memoderasi sesuai dengan tanggung jawab hak asasi manusianya.

Terkait dengan hal di atas, bagi sebagian kecil Dewan, tantangan lebih besar yang dihadapi oleh perusahaan media sosial bukanlah pada konten individual, melainkan pada akumulasi konten berbahaya yang dibagikan dalam skala besar dan dengan kecepatan tinggi. Dewan telah menjelaskan bahwa “memoderasi konten untuk mengatasi bahaya kumulatif dari ujaran kebencian, bahkan ketika ekspresi tersebut tidak secara langsung menghasut kekerasan atau diskriminasi dapat konsisten dengan tanggung jawab hak asasi manusia Meta dalam situasi tertentu”, (lihat keputusan Penggambaran Zwarte Piet dan Kekerasan Komunal di Negara Bagian Odisha, India). Pada tahun 2022, CERD menyatakan kekhawatirannya atas “betapa persisten dan meluasnya diskursus rasis dan diskriminatif [di Prancis], terutama di media dan Internet”. Bagi sebagian kecil Dewan, akumulasi konten yang berhubungan dengan Teori Pergantian Besar “menciptakan lingkungan di mana tindakan kekerasan lebih mungkin ditoleransi dan dapat mereproduksi diskriminasi dalam masyarakat”, (lihat keputusan Penggambaran Zwarte Piet dan Kekerasan Komunal di Negara Bagian Odisha, India). Sebagian kecil Dewan menyoroti bahwa berdasarkan UNGP, “perusahaan bisnis harus memberikan perhatian khusus pada setiap dampak hak asasi manusia tertentu pada individu dari kelompok dan populasi yang mungkin berisiko tinggi terhadap kerentanan dan marginalisasi”, (UNGP, Prinsip 18 dan 20). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 2 di atas, korban utama rasisme di Prancis adalah para imigran, terutama mereka yang berasal dari Afrika dan keturunannya. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2023, Direktur Jenderal Keamanan Dalam Negeri Prancis menyampaikan keyakinannya bahwa kelompok-kelompok ekstremis, termasuk yang berpikir bahwa mereka harus mengambil tindakan untuk menghentikan “Pergantian Besar”, merupakan ancaman serius bagi negara.

Meskipun Meta menyatakan bahwa memoderasi konten yang berhubungan dengan teori konspirasi akan berisiko menghapus “sejumlah besar ujaran politik yang tidak dapat diterima”, sebagian kecil Dewan menyatakan bahwa perusahaan tidak memberikan bukti atau data apa pun untuk mendukung pernyataan tersebut. Terlebih lagi, Meta tidak menjelaskan mengapa hal ini terjadi pada konten Teori Pergantian Besar tetapi tidak terjadi pada, misalnya, konten supremasi kulit putih atau antisemit, karena hal ini juga dapat dipahami sebagai penyebaran teori konspirasi. Dengan alasan di atas, bagi sebagian kecil Dewan, Meta perlu meninjau kembali kebijakannya dalam menangani konten yang mempromosikan Teori Pergantian Besar, kecuali jika perusahaan memiliki bukti yang cukup: (i) untuk mengesampingkan bahaya yang diakibatkan oleh penyebaran jenis konten ini, sebagaimana dibahas dalam keputusan ini; atau (ii) untuk menunjukkan bahwa dampak dari moderasi jenis konten ini terhadap ujaran politik yang dilindungi tidak proporsional. Untuk tanggapan yang proporsional, di antara opsi-opsi lainnya, Meta dapat mempertimbangkan untuk membuat kebijakan khusus eskalasi untuk mengizinkan penghapusan konten yang secara terbuka mengekspresikan dukungan terhadap Teori Pergantian Besar, tanpa berdampak pada ujaran politik yang dilindungi, atau mempertimbangkan untuk menetapkan aktor yang secara eksplisit terlibat dengan Teori Pergantian Besar sebagai bagian dari Jaringan Konspirasi yang Memicu Kekerasan di bawah kebijakan Organisasi dan Individu Berbahaya Meta.

Mayoritas Dewan skeptis bahwa kebijakan apa pun dapat dirancang di mana konten ini akan melanggar, yang dapat memenuhi tuntutan legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas, terutama mengingat tidak adanya kata-kata “Pergantian Besar” atau variasinya dalam konten tersebut. Upaya untuk menghapus konten tersebut, meskipun dianggap sebagai referensi kode, akan mengakibatkan penghapusan sejumlah besar ekspresi politik yang dilindungi. Konten yang dilindungi pada dasarnya tidak boleh mengalami “guilt by association”, baik karena identitas penutur maupun kemiripan dengan ideologi kebencian.

9. Keputusan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mendukung keputusan Meta untuk membiarkan konten tersebut.

10. Rekomendasi

Transparansi

1. Meta harus memberikan detail yang lebih besar dalam bahasa Standar Komunitas Ujaran Kebencian tentang bagaimana standar ini membedakan diskusi terkait imigrasi dari ujaran berbahaya yang menargetkan orang-orang berdasarkan status migrasi mereka. Hal ini termasuk menjelaskan bagaimana perusahaan menangani konten yang menyebarkan teori konspirasi yang penuh kebencian. Hal ini penting bagi pengguna untuk memahami bagaimana Meta melindungi ujaran politik tentang imigrasi sembari mengatasi potensi bahaya offline dari teori konspirasi yang penuh kebencian.

Dewan akan mempertimbangkan hal ini untuk diimplementasikan ketika Meta menerbitkan pembaruan yang menjelaskan bagaimana pendekatannya terhadap perdebatan imigrasi dalam konteks Teori Pergantian Besar, dan menautkan pembaruan tersebut secara jelas di Pusat Transparansi.

*Catatan Prosedural:

Keputusan Dewan Pengawas disiapkan oleh panel yang terdiri dari lima Anggota dan disetujui oleh mayoritas Dewan. Keputusan Dewan tidak selalu mewakili pandangan pribadi semua Anggota.

Untuk keputusan kasus ini, penelitian independen ditugaskan atas nama Dewan. Dewan juga dibantu oleh Duco Advisors, sebuah firma penasihat yang berfokus pada persimpangan geopolitik, kepercayaan dan keselamatan, serta teknologi. Memetica, sebuah organisasi yang bergerak dalam penelitian sumber terbuka tentang tren media sosial, juga menyediakan analisis. Keahlian linguistik diberikan oleh Lionbridge Technologies, LLC, yang ahlinya fasih dalam lebih dari 350 bahasa dan bekerja dari 5.000 kota di seluruh dunia.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة